Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Muhammad Iqbal berjabat tangan dengan Ketua Koordinatoriat Wartawan Parlemen RI Hilman Mattauch usai memberikan keterangan dihadapan sejumlah wartawan di Polda Metro Jaya, Jakarta, Rabu (30/3/2016). Keterangan diberikan usai sejumlah wartawan yang tergabung dalam Koordinatoriat Wartawan Parlemen RI. Wartawan Parlemen memberikan pernyataan sikap terkait kasus pelecehan Lambang Negara yang diduga dilakukan oleh artis sekaligus penyanyi Surkianih alias Zazkia Gotik. Wartawan Parlemen mengecam segala bentuk aksi pelecehan terhadap Lambang atau Simbol Negara dan mendukung langkah Polri yang tetap mengusut kasus tersebut. FOTO: AKTUAL/JUNAIDI MAHBUB

Jakarta, aktual.com – Tim Gabungan yang terdiri atas kepolisian, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), tokoh masyarakat, pakar DNA dan sejumlah pihak dibentuk untuk mengungkap kasus penyerangan kepada penyidik KPK Novel Baswedan.

“Benar, Kapolri sudah mengeluarkan surat perintah tersebut atas tindak lanjut rekomendasi Komnas HAM terhadap ranah Kepolisian Republik Indonesia dalam mengusut kasus penyiraman air keras,” ujar Kadiv Humas Polri Irjen Pol M Iqbal di Jakarta, Jumat (11/1).

Dalam surat tugas Kapolri bernomor Sgas/3/I/HUK.6.6./2019 yang dikeluarkan pada 8 Januari 2019, kepolisian dalam tim gabungan bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan atas kekerasan yang terjadi kepada Novel Baswedan.

Surat tugas tersebut berlaku selama enam bulan mulai 8 Januari 2019 sampai 7 Juli 2019.

Sementara itu, Tim Pemantauan Proses Hukum Komnas HAM memberikan rekomendasi kepada Kepala Kepolisian Republik Indonesia Jenderal Polisi Tito Karnavian dan Presiden Joko Widodo untuk membentuk tim gabungan, baik dari Polri, KPK, pakar, dan beberapa tokoh masyarakat.

Komnas HAM juga memberikan rekomendasi kepada KPK untuk melakukan langkah-langkah hukum atas peristiwa penyiraman air keras yang dialami Novel Baswedan yang patut diduga sebagai langkah menghalangi jalannya proses peradilan atau “obstruction of justice” oleh pihak-pihak yang sedang disidik oleh Novel Baswedan dan kawan-kawan serta mengembangkan sistem keamanan bagi seluruh jajaran KPK.

Selain itu, Komnas HAM merekomendasikan agar Presiden melakukan pengawasan, pemantauan, dan memastikan bahwa tim gabungan tersebut bekerja.

 

Ant.

(Zaenal Arifin)