Gubernur Jateng Ganjar Pranowo (kiri) berjabat tangan dengan Wali Kota Solo FX. Hadi Rudyatmo pada pelantikan bupati dan wali kota yang terpilih dalam Pilkada serentak tahun 2015 di Jateng, di Lapangan Pancasila Semarang, Rabu (17/2). Gubernur Jateng melantik sebanyak 17 bupati dan wali kota beserta wakilnya yang dilanjutkan dengan penandatanganan pakta integritas dan penyerahan petikan putusan Menteri Dalam Negeri. ANTARA FOTO/R. Rekotomo/nz/16.

Jakarta, Aktual.com — Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo bersama jajaran kepala daerah menyambangi kantor Komisi Pemberantasan Korupsi, Selasa (22/3). Kedatangan mereka untuk berdiskusi ihwal bagaimana cara membangun daerah yang bersih akan korupsi.

Dalam konferensi persnya Ganjar mengatakan, para pemangku kebijakan di Jateng merasakan ketakutannya ketika mendengan berita tangkap tangan KPK. Dari hal itu, Ganjar sebagai pejabat tertinggi di Jateng berkeinginan membangun sebuah sistem.

“‪Berawal dari kegalauan teman-teman kalau ada OTT bikin geger, melalukan sesuatu jadi takut. Saat saya jadi Gubernur, saya bertanya KPK, apa membangun sistem dan berikan contoh,” ujar Ganjar di gedung KPK.

Salah satu sistemnya adalah dengan membentuk suatu komite. Badan itulah yang nantinya memiliki kewenangan untuk mengawasi setiap kebijakan yang diambil untuk masyarakat Jateng.

“Maka saya melaporkan gratifikasi. Lalu sampai di level Dinas SKPD. Siapa yang mengawasi? Maka kita buat Komite Integitas di SKPD. Inpsektorat sebagai leading sector.”

Sementara Ketua KPK Agus Rahardjo menjelaskan, kerja sama antara pihaknya dan Pemprov Jateng akan direalisasikan dengan menerbitkan peraturan gubernur yang didalamnya mengatur tentang komite pengawas.

Komite itu nantinya juga memiliki otoritas untuk memantu penggunaan APBD Pemprov Jateng. Tak hanya hal itu, terkait pengembangan baik itu wilayah dan masyarakat Jateng, akan disosialisasikan secara transparan.

“Akan ada Pergub Komite Pengawas Integritas di Provinsi. Pertama soal pengelolaan APBD, mulai budgeting, planning pengadaan harus pakai e procure, e katalog, e monitoring, pengelolaa dana desa yang transparan, dikomunikasikan dengan masyarakat,” ujar Agus.

KPK pun mendukung rencana Pemprov Jateng ini. Jika sudah terbentuk, sistem tersebut akan dijadikan contoh untuk provinsi-provinsi lainnya di Indonesia.

‪”KPK mendampingi dan mengawal. Mudah-mudahan Jateng jadi pelopor pertama penegakan integritas. Konsep ini akan disebarkan ke Provinsi lain.‬”

Dalam kesempatan hari ini setidaknya ada 17 kepala daerah setingkat di bawah Gubernur Jateng, yang menginjakan kakinya di gedung KPK.

Artikel ini ditulis oleh:

Editor: Wisnu