Defisit Keseimbangan Primer, Fraksi Gerindra: Utang Ditutup dengan Utang
Melihat kebelakang, proses persetujuan UU APBN 2019 sempat alot. Fraksi Partai Gerindra berpandangan stabilitas kebijakan fiskal dan moneter melalui indikator tahun sebelumnya tidak bisa dikatakan baik. Pengaruh eksternal masih akan dominan di antaranya normalisasi kebijakan moneter AS, perlambatan ekonomi China, fluktuasi harga minyak mentah dunia di berbagai kawasan, dan proteksionisme serta perang dagang antarnegara. Selain itu, target penerimaan pajak tidak bisa tercapai dan tax ratio masih rendah turut berpengaruh belum optimalnya penerimaan pajak sebagai penopang utama penerimaan dalam APBN.
“Alokasi belanja rutin, termasuk pembayaran bunga utang telah menghabiskan porsi terbesar dalam belanja negara,” ujar Anggota Banggar dari Partai Gerindra, Willgo Zainar.
Selain itu, dalam dokumen tertulis disebutkan keseimbangan primer masih dalam posisi defisit. Kondisi ini sangat memprihatinkan, menunjukkan bahwa untuk memenuhi kewajiban utang jatuh tempo, pemerintah menutupinya dengan menambah utang baru. Pembiayaan defisit juga masih mengandalkan penarikan utang baru melalui berbagai instrumen utang seperti SUN dan global Bond.
Lebih lanjut, kebijakan alokasi anggaran untuk perlindungan sosial sejauh ini masih jauh dari konsep pemberdayaan dan kemandirian, akan teteapi lebih didominasi semangat charity. Kesannya pemerintah telah mengambil langkah kebijakan populis. Namun pada prinsipnya justru tidak bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dalam arti substansial. Program perlindungan sosial menjadi bias, bahkan dapat menimbulkan dugaan adanya motif politik, merebut suara pemilih demi mempertahankan kekuasaan.
Fraksi Partai Gerindra berpandangan “Dengan gambaran tersebut, RAPBN 2019 hanyalah sekedar rutinitas belaka. Slogan mandiri, berdaulat dan gotongroyong terkesan sebagai pemanis saja.”
Menanggapi hal tersebut, Sri Mulyani mengungkapkan keseimbangan primer APBN 2019 direncanakan defisit Rp20 triliun. Namun, bisa saja defisit tersebut mendekati angka nol, atau sama sekali tidak defisit.
“Mungkin untuk diingat, kita pernah defisit primer di atas Rp150 triliun, sekarang hanya Rp20 triliun dan kemungkinan realisasinya bisa mendekati seimbang. Jadi, apa yang disampaikan Gerindra, sudah kami lakukan, sehingga kami mohon pandangan di paripurna bisa lebih baik,” jelas Sri Mulyani.
Terkait, penaikkan gaji pokok, pensiunan aparatur negara serta pensiunan sebesar 5 persen, Fraksi PAN memandang upaya tersebut tergolong baik, namun jangan dijadikan kebijakan komoditi politik bagi pemerintah. Fraksi PAN juga meminta pemerintah memperbaiki defisit neraca perdagangan, defisit neraca pembayaran, keterpurukan harga komoditas ekspor, peningkatan pembenguan sektor pertainan, memperbaiki deindustrilisasi dan membengun industri martim pariwisata.
“Sejatinya PAN mendukung kebijakan ini untuk meningkatkan taraf hidup aparatur negara dan pensiunan. Namun, jangan dijadikan kebijakan komoditi politik bagi pemerintah dalam tahun politik 2018-2019, tetapi sebagai perwujudan daripada implementasi UUD 1945 khususnya alinea ke empat,” ujar anggota Fraksi PAN Nasril Bahar dalam Banggar DPR RI.
Next, Defisit Keseimbangan Primer, Fraksi Gerindra: Utang Ditutup dengan Utang
Artikel ini ditulis oleh:
Editor: Eka
