Ketua Departemen Hukum dan HAM DPP PKS Zainuddin Paru saat konferensi pers di DPP PKS, Jakarta, Jumat (4/8). PKS tidak terima dengan pernyataan Victor B Laiskodat yang menyamakan PKS dengan Partai Komunis Indonesia. Karena itu, PKS akan segera melaporkan Victor ke Markas Besar Polri pada hari Senin, 7 Agustus 2017. AKTUAL/Tino Oktaviano

Jakarta, Aktual.com – Dewan Pimpinan Pusat Partai Keadilan Sejahtera (DPP PKS) bereaksi keras dengan ucapan Ketua Fraksi DPR RI Partai Nasdem, Victor Bisa Laiskodat, yang menyebut pendukung Perppu No.2/2017 sebagai pihak yang pantas dibunuh.

Ucapan Victor tersebut dilontarkan saat deklarasi Calon Wali Kota Kupang di Kupang, Nusa Tenggara Timur, Selasa (1/8) lalu. Dalam kesempatan tersebut, secara eksplisit, Victor menyebut empat partai politik penolak Perppu 2/2017, yaitu Partai Gerindra, Partai Demokrat, PAN dan PKS, sebagai pihak-pihak yang pantas untuk dibunuh karena mendukung pendirian Khilafah di Indonesia.

Ketua Departemen Hukum dan HAM DPP PKS, Zainudin Paru, menyebut ucapan tersebut sebagai ucapan yang provokatif yang tidak layak diucapkan oleh seorang wakil rakyat.

“Adalah pernyataan barbar dan premanisme. Tidak layak disampaikan tokoh politik, disampaikan oleh ketua Fraksi partai di DPR sebagai penjaga moralitas dan penjaga marwah demokrasi,” ucap Zainudin di kantor DPP PKS, Jakarta Selatan, Jumat (4/8).

Dengan jelas, Zainudin tampak menyayangkan ucapan yang dilontarkan oleh Victor yang membandingkan empat partai tersebut, termasuk PKS, sebagai partai-partai yang layak diperlakukan seperti PKI pada 1965.

“Yang miris, ketika Victor bagaimana sikap empat partai politik tentang Perppu ormas, yang disamakan dengan PKI tahun 65. Sampai kemudian Victor menyatakan para pendukung dan pengikut partai empat partai itu layak dibunuh,” ujar Zainudin menyesalkan.

Kondisi demikian, lanjutnya, berbanding terbalik dengan slogan Partai Nasdem yang kerap berkoar-koar tentang restorasi Indonesia. Bagi Zainudin, slogan tersebut hanyalah slogan fiktif karena faktanya, Partai Nasdem justru merusak iklim demokrasi Indonesia.

“Yang terjadi bukan merestorasi, tapi justru mengerosi nilai demokrasi, sistem politik, dan kebudayaan Indonesia dalam konteks indonesia yang aman dan nyaman,” pungkasnya.

Teuku Wildan

(Arbie Marwan)