(Ilustrasi/aktual.com)

Jakarta, Aktual.com – Wacana pemerintah Indonesia untuk membangun kilang merupakan harapan besar bagi kepentingan nasional untuk menuju ketahanan energi. Mengingat kondisi Indonesia saat ini mengalami ketergantungan pada impor Crude dan Bahan Bakar Minyak (BBM), hingga menempati posisi Indonesia berada pada keadaan tak menentu dan sangat rentan atas imbas goncangan global.

Jika ditinjau dari produksi minyak nasional, setelah Indonesia merdeka, puncak produksi minyak terjadi sebanyak 2 kali, yaitu pada tahun 1977 dan 1995 yaitu masing-masing sebesar 1,68 juta barrel oil per day (bopd) dan 1,62 juta bopd. Setelah tahun 1995, produksi minyak Indonesia rata-rata menurun dengan natural decline rate sekitar 12%. Hingga pada tahun 1997, Indonesia terpaksa melakukan impor untuk pertamakalinya demi memenuhi kebutuhan nasional.

Hingga saat ini, dari seluruh industri migas di Indonesia, produksi minyak nasional hanya di kisaran 800 ribu bopd. Padahal diketahui kebutuhan konsumsi nasional sebanyak 1,6 juta bopd.  Kemudian, kemampuan sebanyak 6 kilang yang dimiliki Pertamina saat ini hanya bisa memproduksi BBM sebanyak 800 ribu – 900 ribu bopd.

Artinya selain melakukan impor minyak mentah dikarenakan hasil isdustri hulu Pertamina tidak memadai, Pertamina juga melakukan impor BBM untuk mencukupi permintaan konsumsi nasional. Ketergantungan inilah yang mengharuskan Indonesia untuk melakukan refitalisasi atau peningkatan kapasitas kilang yang ada serta melakukan pembangunan kilang baru (Grass Root Refinery).

Sejauh ini, sesuai janji kampaye pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) – Jusuf Kalla (JK), pemerintah sudah menetapkan pembangunan kilang minyak sebagai proyek prioritas. Namun sejak awal banyak pihak meragukan keseriusan pemerintah untuk merealisasikan rencana tersebut. Para pengamat menilai bahwa pemerintah akan lemah terhadap lobi para ‘Mafia Impor Minyak’ yang menikmati suasana ketergantungan Indonesia pada impor minyak.

Sepertinya apa yang diragukan para pengamat mengenai ketidakseriusan pemerintah untuk membangun kilang, serta tunduknya pemerintah pada kepentingan mafia impor  minyak, menunjukkan indikasi pada kebenaran jika melihat kasus rencana pembangunan kilang Tuban berada diambang pembatalkan.

Selanjutnya…
Pembatalan Kilang Tuban

(Dadangsah Dapunta)