Ketua SC Rahmantoha memberikan cinderamata kepada Wapres Jusuf Kalla disela pembukan Kongres I Keluarga Alumni Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KA KAMMI) di Kartika Chadra, Jakarta, Sabtu (12/11). Kongres I dibuka oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla Dengan memberikan Pidato Kebangsaan 'Gerakan Islam dan Cita-cita Kepahlawanan Indonesia'. AKTUAL/Tino Oktaviano

Jakarta, aktual.com – Mantan Ketua Umum KAMMI, Rahman Toha merasa prihatin melihat sikap pemerintahan Joko Widodo cenderung represif dan totaliter, hal itu tercermin dari penegakan hukum yang cenderung berbau politis untuk membungkam kebebasan berpendapat.

Rahman menegaskan apa yang dilakukan oleh pemerintahan saat ini bertolak belakang dengan perjuangan reformasi.

“Terlepas dari Pilpres, pemerintahan saat ini dirasa membatasi hak-kah berbicara, berkumpul dan berserikat,” ujar dia di Jakarta, Minggu (19/5).

Lebih lanjut dia berharap pemerintah kembali kepada nilai-nilai demokrasi yang menjunjung tinggi hukum dan tidak anti kritik.

“Contoh cara membubarkan HTI, bukan berarti saya setuju dengan HTI. Tapi proses pembubaran HTI itu sporadis, seperti bukan negara demokrasi. Harusnya diajukan terlebih dulu ke persidangan, bukan langsung main bubar begitu,” sesalnya.

Selain dari pada itu, dia juga menyesalkan tuduhan tindakan makar terhadap para oposisi, menurutnya hal itu tindakan berlebihan dari pemerintah.

“Dalam hal Pilpres, orang yang mengkritik, dikriminalisasi, ditangkap. Ini yang kita sayangkan,” pungkasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Editor: Arbie Marwan