Analis Politik LIPI Siti Zuhro (tengah), berbicara dalam diskusi yang bertajuk 'Sinema Politik Pilkada DKI
Analis Politik LIPI Siti Zuhro (tengah), berbicara dalam diskusi yang bertajuk 'Sinema Politik Pilkada DKI", di Jakarta, Sabtu (18/2). Diskusi yang juga dihadiri Founder Lembaga Survey Kedai KOPI Hendri Satrio, Ketua Tim Pemenangan Anies-Sandi dari PKS Mardani Ali Sera, Tim Pemenangan AHY-Sylvi dari Partai Demokrat Roy Suryo, Tim Pemenang an AHY Sylvi dari PAN Yandri Susanto dan Tim Pemenangan Ahok-Djarot Trimedya Panjaitan tersebut, selain membahas soal kisruh para pendukung masing-masing pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta yang banyak terjadi di Media Sosial, dan arah dukungan pasangan AHY-Sylvi pasca tersingkir pada putaran pertama Pilkada DKI Jakarta. AKTUAL/Tino Oktaviano

Jakarta, aktual.com – Peneliti dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Situ Zuhro, menyayangkan tindakan elite politik yang membagi-bagikan uang atau sembako untuk menarik dukungan politik masyarakat karena akan menghambat demokrasi di Indonesia.

“Perilaku para elite ini sangat menghambat proses demokrasi yang lebih berkualitas. Ini harus kita sampaikan agar mereka memiliki komitmen untuk meneladani,” kata Siti Zuhro dalam sebuah diskusi publik di Jakarta, Rabu (10/4).

Ia meminta agar seluruh elite politik maupun siapapun yang berkepentingan untuk pemenangan calon tertentu agar tidak lagi melakukan “vote buying”.

“Maka janganlah melakukan vote buying. Rakyat ini butuh kebijakan yang tepat bukan bagi-bagi sembako dan uang recehan itu,” paparnya.

Siti Zuhro mengharapkan agar demokrasi di Indonesia dapat berjalan dengan kualitasnya yang sangat baik.

“Menurut saya sebagai intelektual ingin katakan bahwa pro saya adalah kepada demokrasi dan pelaksanaan pemilu yang berkualitas berkeadaban. Dan kita punya kepentingan bersama untuk mencerdaskan masyarakat luas,” katanya.

Oleh karena itu, ia merasa perlu mendirikan desa pintar untuk memberikan pendidikan dan pengetahuan luas kepada masyarakat, termasuk dalam menyikapi politik di Indonesia.

“Saya dirikan Desa Pintar agar masyarakat di pemilu selanjutnya tidak mau terima amplop-amplop itu. Itu jelas pelecehan dan penistaan demokrasi,” tegasnya.

Di tempat yang sama, pengamat politik dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Jakarta, Tony Rosyid, menambahkan, pembagian amplop untuk serangan fajar merupakan penyakit sejak dulu.

“Idealnya memang tidak ada amplop yang beredar dalam pelaksanaan Pemilu 2019 ini,” kata Tony.

Ant.

(Zaenal Arifin)