Jakarta, Aktual.com – Masyarakat luas perlu menyadari dampak langsung yang dialami dari adanya tindak pidana korupsi yang dilakukan di Tanah Air.

Hal itu disampaikan oleh Wakil Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW) Ade Irawan dalam sebuah acara diskusi bertajuk “Peran Media dalam Memberantas Korupsi” di Jakarta, Selasa (11/12).

“Ketika masyarakat melihat begal atau maling, mereka pasti marah, bahkan terkadang terbawa sampai memukuli, tetapi kenapa masyarakat tidak marah ketika melihat koruptor. Padahal korupsi juga merugikan mereka secara langsung,” kata Ade.

Ia mengatakan, tindak pidana korupsi dapat menghambat terpenuhinya hak mereka sebagai warga negara, termasuk hak untuk mendapatkan layanan pendidikan, layanan kesehatan serta layanan administrasi seperti KTP elektronik.

Ade menganggap media memiliki peran untuk mengedukasi masyarakat dan melaporkan dampak langsung korupsi terhadap masyarakat.

“Jadi tidak hanya bicara mengenai berapa kerugian negara atau pelanggaran aturan, tapi juga soal dampak kepada masyarakat,” katanya.

Ade meyakini bahwa selain mengawal penanganan kasus-kasus korupsi dan mengedukasi masyarakat, media juga harus dapat menjadi `early warning system yang dapat membantu berjalannya usaha pemberantasan tindak pidana korupsi.

Dalam kesempatan yang sama, Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah mengatakan, pemberitaan media diharapkan tak hanya menjadi sumber informasi tapi juga menumbuhkan kesadaran di kalangan masyarakat.

“Yang kita harapkan tentu bukan hanya berapa banyak berita yang dikeluarkan, tetapi juga soal adanya kesadaran dan gerakan yang berlanjut untuk mengawasi pemerintah,” kata Febri.

Menurutnya, hal itu dapat dilakukan terutama oleh media yang berada di daerah, karena memiliki peran sebagai penggaung isu yang ada di area masing-masing, bahkan untuk dapat menjadi isu nasional.

KPK, lanjutnya, tentu tidak dapat selalu memastikan bahwa sistem pemerintahan daerah selalu berjalan dengan baik, menjalankan kewenangan dan menggunakan dana dengan benar.

“Karena itulah masyarakat di daerah tersebut yang memiliki kepentingan secara langsung, termasuk media, dan kami harapkan agar dapat mengambil peran dalam ranah tersebut,” katanya.

Selain Febri dan Ade, Direktur Eksekutif Jaringan Indonesia untuk Jurnalisme Investigasi (JARING) Eni Mulia juga turut hadir sebagai pembicara.

Ant.

Artikel ini ditulis oleh:

Editor: Teuku Wildan