Pekerja membereskan stok beras di Gudang Beras Bulog, Kelapa Gading, Jakarta Utara, Jumat (26/1/2018). Ketua MPR Zulkifli Hasan minta pemerintah untuk membatalkan rencana impor beras. Karena pelaksanaan impor yang dilakukan bersamaan dengan panen raya akan merugikan petani. AKTUAL/Tino Oktaviano

Makassar, Aktual.com – Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) meminta kepada pemerintah daerah dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) agar menjaga tata niaga komoditas serta mengawasi dengan ketat pendistribusiannya jelang puasa.

“Bulan Ramadhan ini sudah tidak lama lagi hanya tersisa sekitar sebulan lagi, semua instrumen pemerintah juga sudah bersiap-siap agar tidak ada gejolak nantinya,” ujar Ketua KPPU KPD Makassar Aru Armando di Makassar, Kamis (11/4).

Ia mengatakan, pengawasan distribusi stok pangan dari para petani ke pasar harus dipantau karena dikhawatirkan adanya para tengkulak yang menimbun sehingga memicu lonjakan harga.

Aru menyatakan yang menjadi arahan yakni bagaimana menjaga dan mengawasi distribusi pangan agar rakyat Indonesia khususnya yang beragama Islam bisa menjalankan ibadah puasa Ramadhan dengan tenang tanpa adanya gejolak harga di pasaran.

“Harga pangan di bulan Ramadhan tahun 2017 adalah yang terbaik sepanjang delapan tahun terakhir. Dan ini berdasarkan data dari Bank Indonesia,” katanya.

Ia mengatakan kestabilan harga kebutuhan pokok pada tahun 2019 ini harus bisa lebih baik atau sama dengan harga dari tahun sebelumnya mengingat kebutuhan jelang puasa Ramadhan akan meningkat.

Artikel ini ditulis oleh: