Pendanaan Bank China?

Seperti yang telah dikatakan, peralihan kepemilikian saham secara sah apabila Inalum telah menyelesaikan pembayaran senilai 3,85 miliar yang ditargetkan lunas pada tahun ini. Namun dari informasi yang dihimpun, sesungguhnya Inalum memiliki waktu selama 6 bulan terhitung sejak penandatanganan perjanjian (Head of Agreement) penjualan saham FCX dan hak partisipasi Rio Tinto di PT Freeport Indonesia (PTFI) ke Inalum yang berlangsung 27 September 2018.

Seperti yang kerap disampaikan pihak Inalum, pembiayaan yang akan dilakukan setidaknya melalui 11 sindikasi perbankan asing, namun Inalum merahasiakan nama-nama bank yang terlibat. Untuk ini, Guru Besar Hukum Internasional UI, Hikmahanto Juwana menyarankan agar Inalum transparan dan membuka nama-nama bank yang dimaksud.

Keterbukaan ini dinilai penting untuk memastikan pinjaman tersebut tidak didominasi perbankan China. Dikhawatirkan jika utang pemerintah (BUMN) didominasi oleh perbankan satu negara, posisi Indonesia akan gampang dibelenggu.

“Ini penting (dibuka) agar Indonesia, khususnya pemerintah tidak terbelenggu kembali. Bank asing yang perlu diwaspadai adalah bank-bank plat merah (BUMN) China. Paling tidak bila ada bank plat merah China maka mereka tidak mendominasi dari bank-bank yang menyediakan fasilitas pinjaman,”kata Hikmahanto

Adapun diantara rasionalisasi kekhawatiran terhadap China, Pertama, China saat ini sedang melakukan dominasi di berbagai belahan dunia termasuk Indonesia. Ekspansi ini dilakukan dengan kekuatan finasialnya. Kekuatan finansial dapat membuat ketergantungan sebuah negara sehingga kedaulatan negara tersebut mudah diintervensi.

Situasi demikian sangat memungkinkan terjadi pada Indonesia. Pengalaman seperti ini bukan hal baru bagi Indonesia yang pernah sangat tergantung dari negara-negara donor seperti AS, negara-negara Eropa, bahkan Lembaga Keuangan Internasional.

Kedua, tentunya Bank plat merah dari China akan mengikuti apa yang diinginkan oleh pemerintah China. Dalam konteks ini jelas Hikmahanto, jangan sampai bunga yang rendah dan tidak adanya agunan dikompromikan dengan kepentingan pemerintah China terhadap Indonesia.

Ketiga, Hikmahanto mengingatkan agar pemerintah juga memperhatikan sensitifitas publik. Mengingat belakangan berbagai isu yang berkaitan dengan China telah mengganggu perasaan publik di Indonesia. Meski harus diakui hubungan China-Indonesia penting namun jangan sampai hubungan tersebut mengganggu kondusifitas publik Indonesia.

Keempat, pembiayaan asal bank plat merah China diharapkan tidak berdampak pada Indonesia karena adanya perang dagang AS-China yang saat ini berlangsung.

Baca Selanjutnya…
Ironi Divestasi Harus Seizin China

Artikel ini ditulis oleh:

Editor: Dadangsah Dapunta