Jakarta, Aktual.com – Mantan Direktur Utama PT Pertamina (Persero), Karen Galaila Agustiawan mendapatkan tuntutan 15 tahun penjara dari jaksa penuntut umum (JPU).

Mantan Bos Pertamina yang memiliki banyak prestasi ini merasa, jaksa mengabaikan semua fakta persidangan yang membuktikan dirinya tidak bersalah.

“Semua sudah terpatahkan, tapi masih ada dalam tuntutan. Ini kan saya harus kembali lagi. Apa kemarin dalam sidang tidak terlalu menyimak atau bagaimana, nanti satu per satu akan saya paparkan,” ujar Karen usai persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Jumat (24/5).

Karen merasa, jaksa mengabaikan semua fakta persidangan yang membuktikan dirinya tidak bersalah.

Karen membantah proses akuisisi Pertama di Australia tanpa ada persetujuan Dewan Komisaris. Karen juga membantah akuisisi ditandatangani tanpa lebih dulu dilakukan uji kelayakan.

Menurut Karen, saksi yang hadir dari eksternal dan internal Pertamina telah membuktikan bahwa argumentasi jaksa dalam surat dakwaan tidak benar.

Karen merasa bahwa semua proses akuisisi telah sesuai prosedur.

“Supaya ini jelas, apa yang ditandatangani Pertamina, semua risiko sudah dimitigasi, sehingga tidak ada yang kami lakukan sesuatu di luar prosedur,” kata Karen.

Selain dituntut 15 tahun penjara, Karen juga dituntut membayar denda Rp1 miliar subsider 6 bulan kurungan.

Karen juga dituntut hukuman tambahan berupa pembayaran uang pengganti senilai Rp284 miliar.

Menurut jaksa, Karen terbukti memperkaya Roc Oil Company Ltd Australia. Sesuai laporan perhitungan dari Kantor Akuntan Publik Drs Soewarno, perbuatan Karen telah merugikan negara Rp568 miliar.

Karen dinilai telah mengabaikan prosedur investasi yang berlaku di PT Pertamina dan ketentuan atau pedoman investasi lainnya dalam Participating Interest (PI) atas Lapangan atau Blok Basker Manta Gummy (BMG) Australia tahun 2009.

Karen dianggap memutuskan melakukan investasi PI di Blok BMG Australia tanpa melakukan pembahasan dan kajian terlebih dulu.

Karen dinilai menyetujui PI tanpa adanya due diligence serta tanpa adanya analisa risiko yang ditindaklanjuti dengan penandatanganan Sale Purchase Agreement (SPA).

Selain itu, menurut jaksa, penandatanganan itu tanpa persetujuan dari bagian legal dan Dewan Komisaris PT Pertamina.

(Arbie Marwan)