Sejumlah mantan supir truk tangki pertamina menyeret replika truk tangki menuju ke Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (26/10/2017). Dalam aksi yang dikuti ratusan para mantan supir truk tangki pertamina mendesak Presiden Jokowi untuk menekan Pertamina agar para pekerja diangkat menjadi karyawan tetap PT Pertamina Niaga sesuai produk hukum yang berlaku dan dibayarkannya upah lembur karena kita bekerja lebih dari 8 jam bahkan 12 jam. AKTUAL/Munzir

Jakarta, Aktual.com – Serikat Pekerja Pertamina Seluruh Indonesia (SPPSI) secara tegas menolak anggotanya dilibatkan dalam politik praktis. Hal tersebut dikarenakan guna mewaspadai adanya upaya menunggangi perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pada 13 April mendatang. Secara tegas SPPSI menolak anggotanya.

Ketua SPPSI, Muhammad Syafirin mengatakan bahwa dirinya khawatir kalau anggotanya terseret dalam kegiatan politik praktis, yakni terlibat langsung dalam aktivitas dukung mendukung Paslon Capres, karena hal itu akan berdampak pada kegiatan operasional perusahaan.

“Bayangkan bila dalam BUMN seperti Pertamina, terdapat kubu-kubu partai politik bisa fatal,” katanya, Rabu (10/4).

Menurutnya kalau secara normative Direksi Pertamina sudah pernah mengeluarkan edaran agar karyawan perusahaan plat merah ini menjaga netralitas dan dilarang menggunakan sumber daya BUMN untuk keperluan kegiatan politik praktis.

Meski demikian dirinya memaklumi adanya tekanan yang dapat terjadi dari struktur yang lebih tinggi lagi. Direksi pun bisa tak berdaya menolak bila ada permintaan atasannya. “Kami harapkan ada kesadaran dari pekerja sendiri,” ujar Syafirin.

Selaku ketua umum SPPSI, dirinya secara tegas menolak setiap upaya dari pihak manapun untuk menyeret anggotanya kedalam kegiatan politik praktis. Menurutnya, seorang karyawan BUMN harus profesional dan wajib memberikan layanan kepada semua stakeholder tanpa melihat aliran politiknya.

(Abdul Hamid)