Ekonon Senior, Rizal Ramli saat diskusi dengan tema “Indonesia Perlu Pemimpin Optimis yang Bawa Perubahan” di gelar di Tebet, Jakarta Selatan, Senin ( 25/2/2019). Rizal mengungkapkan bahwa penurunan angka kemiskinan di era Jokowi – JK menunjukan paling rendah dari era kepemimpinan semua presiden sebelumnya sejak reformasi. AKTUAL/Tino Oktaviano

Jakarta, Aktual.com – Mantan Menko Kemaritiman, Rizal Ramli menyampaikan gagasan dan kritikan yang membangun terkait program para pasangan Capres-Cawapres pada Pilpres 2019.

Redaksi aktual.com mencatat ada lima poin yang disampaikan oleh Mantan Menko Ekuin era Presiden Gusdur itu dalam acara Indonesia Bussiness Forum (IBF) TV One, Rabu (20/3) tadi malam.

Pertama, terkait BPJS Kesehatan. Menurut Ekonom ini, BPJS adalah ide yang bagus. Gerakan buruh bersama Rizal Ramli, Prof. Thabrani, dan sejumlah tokoh lainnya menperjuangkan ide BPJS sejak tahun 2010-2011.

“Sayangnya program tersebut under-funded dan iuran perusahaan sangat rendah. Hari ini BPJS mengalami kesulitan keuangan. Dokter dan tenaga medis telat digaji. Tagihan apotek dan Rumah Sakit kelas menengah, belum dibayar. Solusi pemerintahan Pak Widodo parsial, bagakan tensoplas. Pemerintah yang baru akan menyelesaikan masalah BPJS kurang dari 200 hari,” kata Rizal Ramli.

Kedua, masalah Pendidikan. Kata Rizal berdasarkan PISA index, yang mengukur kemampuan literasi, matematika, dan sains anak-anak usia di bawah 15 tahun, Indonesia menduduki peringkat ke-62 dari 72 negara. Berdasarkan QS World University Rankings, dari 500 besar Dunia hanya 3 perguruan tinggi Indonesia yang masuk, yaitu UI (277), ITB (331), dan UGM (402).

“Kualitas pendidikan tinggi masih rendah karena feodalisme dan birokratisasi. Pemilihan rektor harus dikembalikan ke Senat Guru Besar lagi agar tidak terjadi campur tangan politik dan permainan uang. Penyelesaian masalah pendidikan tidak bisa hanya dengan bagi-bagi kartu,” tegasnya.

Dia menambahkan, kualitas pendidikan yang rendah hanya bisa diperbaiki dengan penyederhanaan kurikulum pendidikan menengah ke bawah, penghapusan Ujian Nasional (UN), stategi kompetisi nasional dan regional (dengan alokasi minimal Rp20 triliun), perbaikan kualitas guru, dan UU Land Grant serta bebas pajak universitas.

Ketiga, masalah Lapangan Kerja. Kata Rizal bila ekonomi mandeg di 5% selama 4 tahun terakhir, jangan mimpi lapangan kerja bertambah. Pemerintah baru harus mampu naikkan ekonomi hingga 8%.

“Berdasarkan track record, pemerintahan Widodo tidak punya kemampuan dan sulit dipercaya bisa naikkan ekonomi ke 8%. Karena kebijakan makroekonominya super konservatif,” sebutnya.

Keempat, terkait budaya. Menurutnya kebudayaan Indonesia (seni musik, seni tari, seni lukis, patung, sastra dll) terunggul di Asia Tenggara. Kebudayaan kita lebih hebat dan bervariasi dibanding negara-negara ASEAN. Negara-negara dengan kebudayaan yang unggul bisa membuat produk-produk yang dihasilkan bernilai tambah tinggi, seperti Jepang dan Korea Selatan.

“Pemerintahan Widodo sudah membuat Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf), sayangnya hanya menjadi ‘event organizer untuk yang kuasa’. Dan justru banyak mengampanyekan kebudayaan Korea Selatan di Indonesia. Di pemerintahan baru, Bekraf harus menjadi ujung tombak sosialisasi kebudayaan Indonesia di luar negeri dan memacu kenaikan nilai tambah seni dan budaya dalam produk-produk Indonesia,” sarannya.

Terakhir kata Rizal masalah KARTU-KARTU Sakti.
Rencana bagi-bagi kartu pemerintahan Widodo adalah solusi recehan, yang tidak menyelesaikan masalah secara komprehensif.

“Bagaikan jualan permen lolypop, hanya pemanis yang menggiurkan, tetapi tidak mampu menyelesaikan kemunduran kita dalam pendidikan, kesehatan, lapangan kerja. Apalagi sumber pembiayaannya tidak jelas. Tax ratio Indonesia terendah, 10-11%. Masa mau pinjam untuk pesta bagi-bagi kartu. Kami khawatir pesta kartu ini hanya ‘permen lolypop’ untuk memenangkan Pak Widodo kembali. Tragis betul nasib Bangsa Indonesia,” tandasnya.

(Arbie Marwan)