Ilustrasi pertumbuhan ekonomi (Foto: Istimewa)

Jakarta, Aktual.com — Lembaga Kajian Institute for National Development of Economic Finance (INDEF) memperkirakan kualitas tiga indikator kesejahteraan Indonesia menurun, sebagian besar dipicu perlambatan ekonomi yang dinilai menggerus daya beli masyarakat.

Tiga indikator itu adalah angka kemiskinan yang diperkirakan INDEF pada Agustus 2015 naik menjadi 11,5 persen, tingkat pengangguran 7,5 persen dan tingkat ketimpangan ekonomi atau rasio gini berdasarkan pengeluaran yang sebesar 0,42.

“Kita estimasikan penurunan indikator kesejahteraan tersebut karena penurunan realisasi pertumbuhan ekonomi. Namun selain dari sisi makro, kami juga melihat kebijakan di sisi mikro yang tidak tepat,” kata Peneliti INDEF Fadhil Hasan dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (24/8).

Fadhil mengatakan realisasi pertumbuhan ekonomi di triwulan I yang sebesar 4,71 persen dan triwulan II yang sebesar 4,67 persen mengindikasikan efek dari perlambatan ekonomi global telah sangat mempengaruhi ekonomi domestik, terutama sektor konsumsi rumah tangga yang hanya tumbuh 4,9 persen. Padahal konsumsi rumah tangga merupakan kontributor terbesar terhadap pertumbuhan.

Perlambatan konsumsi tersebut, kata Fadhil, karena lambannya antisipasi dampak negatif dari pelepasan subsidi Bahan Bakar Minyak, kenaikan harga gas seberat 3 kilogram, kenaikan tarif listrik dan transportasi.

Di sisi kebijakan mikro lainnya, Fadhil melihat pemerintah terlambat mengantisipasi volatilitas harga bahan makanan pokok. Menurut dia, inflasi kelompok makanan pokok yang sebesar 8,28 persen menjadi pemicu utama tergerusnya daya beli masyarakat. Lemahnya daya beli masyarakat itu, kata dia, yang memicu asumsi peningkatan angka kemiskinan 11,5 persen dibanding angka pada September 2014 sebesar 10,96 persen.

“Inflasi inti dan inflasi secara keseluruhan mungkin sesuai dengan kendali dan ekspetasi pemerintah. Namun, indeks untuk makanan pokok ini seharusnya sangat diantisipasi karena sangat berpengaruh ke daya beli,” ujar dia.

Fadhil juga menyoroti mengenai kebijakan sektor mikro pemerintah, yang menurutnya, telah menunda pemberian beras untuk rakyat miskin (raskin).

“Padahal pasokan raskin ini dibutuhkan, setelah banyak pengangguran, dan harga-harga makanan naik,” ujar dia.

Untuk tingkat pengangguran, peneliti INDEF lainnya, Enny Sri Hartati, menilai penurunan kualitas indikator tersebut paling banyak terlihat di luar Jawa. Enny melihat lambannya industrialisasi di daerah penghasil komoditas telah membuat elastisitas pertumbuham ekonomi terhadap serapan tenaga kerja terus menurun.

“Manufaktur hanya tumbuh 3,8 persen triwulan I, padahal itu jadi celah kita untuk serap tenaga kerja,” kata dia.

Enny melihat, saar pengangguran meningkat, kesempatan masyarakat untuk mencoba bekerja di sektor informal pun menurun. Masyarakat yang ingin berusaha di sektor informal seperti membangun usaha barang konsumsi, kata Enny, harus gigit jari karena usaha tersebut tidak prospektif, disebabkan daya beli masyarakat yang menurun.

Sementara itu, pemerintah menargetkan pada 2015, tingkat kemiskinan dapat diturunkan ke 10,3 persen, tingkat pengangguran ke 5,6 persen, dan rasio gini ke 0,41.

()