Ekonom INDEF Bhima Yudhistira dan Deputi Serikat Pekerja JICT Suryansyah saat diskusi Korupsi Privatisasi JICT Jilid II (2015 - 2019), ‘nyata atau Isu?’, di UI, Depok, Jawa Barat Kamis (21/3/2019). Mahasiswa UI akan melakukan aksi besar-besaran untuk menolak privatisasi JICT ini karena terindikasi korup dan merugikan negara minimal Rp4,08 trilyun serta rakyat Indonesia. AKTUAL/Tino Oktaviano

Jakarta, aktual.com – Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Bhima Yudhistira, memperkirakan belum ada pendorong yang signifikan terhadap nilai tukar rupiah dan nilai saham jika calon petahana Joko Widodo (Jokowi) kembali ditetapkan menjadi presiden yang meraih suara terbanyak pada sidang sengketa Pemilihan Presiden (Pilpres) oleh Mahakamah Konstitusi, Kamis (27/6) ini.

Menurut Bhima, Jokowi Effect atau Dampak Jokowi akan terasa di pasar keuangan jika Jokowi memberikan sinyalemen adanya perombakan kabinet (reshuffle) khususnya di pos menteri yang bergerak di sektor ekonomi.

“Investor lebih menunggu susunan kabinet baru,” kata Bhima saat dihubungi di Jakarta, Kamis.

Menurut Bhima, perombakan Kabinet Kerja cukup mendesak karena permasalahan fundamental perekonomian domestik terkait i defisit neraca transaksi berjalan dan defisit neraca perdagangan.

Menilik data neraca perdagangan, sepanjang Januari-Mei 2019 saja, neraca perdagangan nasional mengalami defisit dua kali, yaitu pada Januari dan April. Hal ini juga yang membuat defisit transaksi berjalan masih diperkirakan di kisaran 2,5 persen – 3 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) pada tahun ini.

Namun, pada Mei 2019 terdapat secercah optimisme karena ekspor meningkat 12,4 persen menjadi 14,74 miliar dolar AS yang membuat neraca perdagangan nasional surplus 207,6 juta dolar AS.

Lebih lanjut, menurut Bhima, investor akan bereaksi signfikan jika ada tindakan konkret dari pemerintah yang menunjukkan keseriusan untuk memperbaiki masalah defisit transaksi berjalan.

Dia berpendapat Jokowi perlu memanfaatkan momentum saat ini untuk merombak jajaran kabinet karena sudah tercipta kepastian kondisi politik yang diharapkan akan menjaga kepastian kebijakan bagi para investor.

“Harusnya bisa dilakukan sebelum Oktober 2019, khususnya menteri di bidang ekonomi karena sifatnya mendesak,” ujar Bhima.

Saat ini, sidang sengketa Pilpres masih berlangsung di MK.

Hingga Kamis sore jelang penutupan pasar, rupiah cenderung bergerak menguat meskipun tidak signifikan. Rupiah diperdagangkan di Rp14.144 per dolar AS pada pukul 15.45 WIB atau menguat 42 poin dibanding Kamis pagi yang sebesar Rp14.144 per dolar AS.

Ant.

(Zaenal Arifin)