Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Bambang Soesatyo memberikan sambutan saat peluncuran buku Komunikasi Politik Jokowi di Gedung Nusantara IV, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (9/3). Buku tersebut mengupas bahasa komunikasi politik Presiden Jokowi yang lebih banyak menggunakan langkah nyata untuk melawan serangan politik dari pihak lain. AKTUAL/Tino Oktaviano

Jakarta, Aktual.com – Ketua DPR RI Bambang Soesatyo menginginkan organisasi Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) agar bisa menjadi jembatan kepentingan nelayan terutama dalam mencari solusi penyelesaian terhadap sejumlah kebijakan pemerintah yang memunculkan pro-kontra.

“Sebagai mitra kerja aktif pemerintah, HNSI bisa menjembatani kepentingan nelayan dengan pemerintah,” kata Bambang Soesatyo dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Sabtu (23/3).

Bambang mencontohkan, saat KKP mengeluarkan berbagai kebijakan yang menuai polemik di kalangan nelayan, posisi HNSI jangan hanya pada sikap pro atau kontra saja, namun harus bisa memberikan solusi penyelesaian.

Politisi Partai Golkar itu menyebutkan seperti pelarangan penggunaan cantrang dan kebijakan terkait lobster, kepiting dan rajungan yang dinilai memiliki maksud yang baik, tetapi penerapannya di lapangan mengakibatkan polemik berkepanjangan.

“HNSI jangan terjebak pada pro dan kontra, melainkan harus bisa memberikan masukan dan kritik yang solutif,” ujarnya.

Ia juga mengingatkan bahwa pemerintah telah menyatakan visi Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia serta laut sebagai masa depan bangsa.

Ketua DPR juga mengajak nelayan agar tetap selalu menjaga kelestarian ekosistem laut karena terdapat banyak potensi sumber daya di kawasan pesisir dan lautan.

Menurut dia, berbagai potensi tersebut seperti pariwisata bahari, industri maritim, jasa angkutan dan sebagainya, sehingga diperlukan dukungan dari berbagai pihak agar sumber daya kelautan dan perikanan bisa menjadi andalan yang mampu menyejahterakan bangsa Indonesia.

“Sedangkan sebagai mitra strategis DPR RI, HNSI bisa memberikan masukan dalam pembahasan berbagai undang-undang, maupun dalam mengevaluasi kinerja pemerintah yang menyangkut nasib nelayan dan kemaritiman,” katanya.

antara

(Arbie Marwan)