Jakarta, aktual.com – Kelompok yang menamakan diri Gerakan Daulat Rakyat (GDR) berdemonstrasi di Kantor Badan Pengawas Pemilu menuntut proses semua pelanggaran pada pelaksanaan Pemilu 2019.

“Kami dari Gerakan Daulat Rakyat, kami adalah orang-orang yang pada 1998 berjuang melawan sistem negara dari otoriter menjadi demokrasi. Kami kembali turun ke jalan karena demokrasi sekarang ini telah dibelokkan rezim saat ini,” ujar Koordinator Lapangan GDR, Sangap Surbakti, di depan Kantor Badan Pengawas Pemilu, Jalarta, Rabu (15/5).

Menurut dia, pelaksanaan Pemilu tahun ini tidak sesuai dengan tata aturan dan tata pelaksanaan yang semestinya berlaku.

Dalam aksi itu, sejumlah Untuk itu, lanjut dia, GDR akan menghimpun masyarakat sipil dari berbagai kalangan mulai dari pedagang hingga dokter, masyarakat kalangan bawah hingga atas. “Pada hakikatnya, hak tertinggi itu ada di tangan rakyat, kami akan mengambil kembali yang telah dititipkan rakyat,” katanya.

Dalam aksinya itu, GDR membawa keranda sebagai simbol kematian demokrasi di Indonesia. GDR melanjutkan aksinya menuju Kantor KPU, di Jalan Imam Bonjol.

Secara terpisah, anggota KPU, Wahyu Setiawan, meminta kepada masyarakat untuk menunggu hasil rekapitulasi KPU pada tanggal 22 Mei mendatang. “KPU akan menyelesaikan proses rekapitulasi yang sudah melebihi separuh ini, sampe selesai,” katanya.

Setelah itu, lanjut dia, peserta Pemilu dipersilakan mengambil sikap masing-masing, namun tetap pada aturan yang berlaku.

Ia mengatakan dalam proses rekapitulasi nasional yang dilaksanakan KPU saat ini dapat disaksikan oleh pada saksi dari Tim Kampanye Nasional 01, Badan Pemenangan Nasional 02, dan partai politik.

“Semua proses rekap dilakukan secara manual berjenjang, apa yang kita lakukan di sini tidak bisa dilakukan tanpa ada rekap di provinsi maka kalau ada keberatan di Kabupaten, Provinsi mari sama-sama kita buka di forum ini,” katanya.

Ant.

(Zaenal Arifin)