Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) Nusron Wahid memberikan keterangan pers soal kecelakaan kapal yang mengangkut TKI ilegal di Jakarta, Rabu (9/11/2016). Nusron Wahid meminta kepada pemerintah yakni Kementerian Tenaga Kerja sebagai regulator untuk melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri dan memangkas birokrasi pengurusan administrasi TKI agar tidak mahal dan panjang.

Jakarta, Aktual.com – Partai Gerindra meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memeriksa Nusron Wahid, terkait 400 ribu amplop untuk serangan fajar Pemilu 2019. Demikian disampaikan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Arief Poyuono.

“Tuh, Bowo Pangarso cuma orang suruhan. Pengakuan Bowo harus ditindaklanjuti oleh KPK, dan harus segera periksa Nusron wahid sebagai orang yang memerintahkan Bowo untuk mengumpulkan uang dari BUMN untuk serangan fajar di Jawa Tengah,” katanya ditulis Rabu (10/4).

Selain itu kata Arief Bowo Sidik Pangarso perlu mengungkap pihak lain yang terlibat dalam penyiapan 400 ribu amplop berisi uang pecahan Rp 20 ribu dan Rp 50 ribu untuk serangan fajar tersebut.

“Jangan berhenti di Nusron saja, Mas Bowo Pangarso. Buka saja siapa aktor utamanya. Saya percaya Mas Bowo itu sebenarnya orang baik dan jujur,” pungkasnya.

(Abdul Hamid)