Ratusan relawan mendeklarasikan gerakan #2019GantiPresiden di pintu masuk Monas dekat Patung Arjuna Wiwaha, Jakarta Pusat, Minggu (6/5/18). Pembacaan deklarasi dipimpin politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera. Gerakan ini lahir bukan dari tokoh partai politik, tapi merupakan aspirasi masyarakat. Gerakan ganti presiden adalah konstitusional dan diatur undang-undang. AKTUAL/Tino Oktaviano

Bandung, Aktual.com – DPD Partai Gerindra Jawa Barat menyesalkan imbauan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Jawa Barat terkait aksi #gantipresiden2019 oleh kelompok massa tertentu menjelang pelaksanaan Asian Games 2018 di Jawa Barat.

“Pernyataan tersebut kami nilai malah semakin menambah panasnya suhu politik saat ini. Seharusnya MUI Jawa Barat bisa menjadi penyejuk bukan malah membuat suasana semakin panas,” kata Ketua DPD Partai Gerindra Jawa Barat Mulyadi, melalui pesan singkatnya kepada wartawan, Kamis (2/8).

Menurutnya, gerakan #gantipresiden merupakan hak warga dalam menyuarakan pendapatnya di muka umum dan selama ini tidak ada aturan yang dilanggar dengan adanya gerakan tersebut.

Dia menambahkan gerakan #gantipresiden2019 dijamin oleh konstitusi sehingga tidak ada masalah bila masyarakat yang ingin adanya perubahan menggelar deklarasi dan menyampaikan aspirasinya.

“Perlu digaris bawahi bahwa gerakan ini adalah hak rakyat yang di jamin oleh konstitusi,” ujar Mulyadi.

Artikel ini ditulis oleh:

Editor: Andy Abdul Hamid