Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono (kiri) bersama Anggota Komisi II DPR yang juga Anggota Pansus RUU Pemilu Achmad Baidowi (kanan) dalam diskusi dialektika demokrasi bertema di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (27/4). Diskusi tersebut membahas tema "Retakkah Hubungan DPR-DPD Akibat Usulan Senator Dipilih DPRD”. Saat ini muncul usulan agar anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) diseleksi oleh Panitia Seleksi (Pansel) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Pemilu (RUU Pemilu). AKTUAL/Tino Oktaviano

Jakarta, Aktual.com – Wakil Sekretaris Fraksi PPP DPR RI Achmad Baidowi menilai penolakan terhadap hasil rekapitulasi suara Pemilu 2019 tidak akan memengaruhi sah atau tidaknya rekapitulasi tersebut.

“Itu karena saksi yang keberatan bisa menuangkannya dalam form keberatan yang sudah disiapkan dalam setiap proses rekapitulasi,” kata Baidowi di Jakarta, Kamis (16/5).

Secara konstitusional, menurut dia, ketentuan pemilu sudah diatur dalam UU dan PKPU sebagai turunannya. Sebagai rule of game, harus diikuti oleh penyelanggara maupun peserta pemilu.

Menurut dia, jika ada keberatan terhadap proses pemilu, bisa melakukan gugatan ke Bawaslu. Jika keberatan terhadap hasil pemilu, bisa mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK).

“Jika keberatan diajukan kepada pihak di luar lembaga itu, jelas tidak bisa dan hanya memperkeruh suasana,” ujarnya.

Baidowi yang juga anggota Komisi II DPR RI itu menyarankan sebaiknya tetap mengacu pada ketentuan perundang-undangan.

Ia juga mengingatkan bahwa pemilu anggota legislatif dan pemilu presiden merupakan satu paket pelaksanaan. Jika menolak dengan proses dan hasil pilpres, seharusnya juga menolak hasil pileg.

Sebelumnya, Calon Presiden RI Prabowo Subianto menyatakan akan menolak hasil penghitungan suara Pemilu 2019 yang curang, yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Prabowo menduga telah terjadi kecurangan selama penyelenggaraan pemilu,  mulai masa kampanye hingga rekapitulasi hasil perolehan suara yang saat ini masih berjalan.

“Saya akan menolak hasil penghitungan suara pemilu, hasil penghitungan yang curang,” ujar Prabowo saat berbicara dalam acara “Mengungkap Fakta-Fakta Kecurangan Pilpres 2019” di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Selasa (14/5).

Dalam acara tersebut, tim teknis BPN menyampaikan pemaparan mengenai berbagai dugaan kecurangan yang terjadi sebelum, saat pemungutan suara, dan sesudahnya.

Di antaranya adalah permasalahan daftar pemilih tetap fiktif, politik uang, penggunaan aparat, surat suara tercoblos, hingga salah hitung di website KPU.

Artikel ini ditulis oleh:

Reporter: Antara
Editor: Arbie Marwan