Pekerja membereskan stok beras di Gudang Beras Bulog, Kelapa Gading, Jakarta Utara, Jumat (26/1/2018). Ketua MPR Zulkifli Hasan minta pemerintah untuk membatalkan rencana impor beras. Karena pelaksanaan impor yang dilakukan bersamaan dengan panen raya akan merugikan petani. AKTUAL/Tino Oktaviano

Jakarta, Aktual.com – Kesulitan distribusi beras, 2,3 juta ton beras kini menumpuk di Gudang Bulog. Alhasil dengan adanya penumpukan tersebut beras pun ada kemungkinan membusuk.

Sejumlah pihak menilai jika beras sampai busuk ada indikasi kerugian negara karena pembelian Bulog menggunakan anggaran APBN. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pun diminta untuk mengaudit lembaga pangan yang dipimpin oleh Budi Waseso (Buwas) itu.

Sekjen Fitra, Misbah mengatakan Bulog menerima anggaran dari APBN. Oleh karena itu, jika berpontesi rugikan negara BPK perlu turun tangan.

“Lembaga negara Bulog menerima anggaran dari APBN. Oleh karena itu, Bulog harus menjalani audit, baik audit kinerja mupun keuangan,” katanya ditulis Jumat (12/7).

Menurutnya dari audit itu akan ketahuan seberapa besar dari kinerja dari Bulog itu sendiri. Selain itu, dari audit itu akan terlihat apakah ada temuan kerugian negara dari Vulog.

“Sebab, Bulog gagal jual dan distribusi berpotesi merugikan negara. BPK melakukan audit ini,” katanya.

(Abdul Hamid)