Ribuan umat muslim yang tergabung dalam Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF-MUI) melakukan aksi long march dari berbagai wilayah menuju Monas, /Jakarta, Jumat (2/12/2016). Longmars yang diikuti ribuan warga Bogor dari berbagai elemen masyarakat tersebut sebagai wujud dukungan dalam aksi super damai Bela Islam Jilid III di Monas pada 2 Desember 2016. AKTUAL/Munzir

Jakarta, Aktual.com – Ketua Umum Pimpinan Komisariat STIE Ahmad Dahlan Jakarta sekaligus koordinator lapangan massa aksi ikatan mahasiswa Muhammadiyah Khoirul Abidin menyambut, baik pemandangan di jalan protokol utama, jalur hijau hingga jalan kecil di Jakarta dalam beberapa hari terakhir.

Dimana banyak bertebaran spanduk putih dan tulisan merah mencolok ukuran besar bertuliskan ‘Merawat Kebhinekaan’, ‘Menjaga Indonesia’ hingga ‘Kita Semua Bersaudara’. Spanduk-spanduk serupa juga terpampang di masjid, pura, wihara, gereja dan tempat ibadah lainnya.

“Kami, kader Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, sangat tersentuh dengan bacaan tulisan itu. Maka jiwa nasionalisme kami bergelora seakan akan saya kembali di era perjuangan tahun 1945,” kata Abidin dalam keterangan tertulisnya, Jumat (2/12).

“Biasanya semangat nasionalisme kita sering terpanggil dan membuncah ketika memasuki perayaan hari RI 17 Agustus, tapi sekarang kami siap turun kejalan membela agama, bangsa dan negara plus termasuk menuntut agar kembali kepada UUD 1945.”

Ditekankan Abidin, IMM juga ingin menyampaikan bahwa negara harus hadir dalam urusan agama dan keadilan masyarakat. Dalam kasus dugaan penistaan agama dengan tersangka Basuki Tjahaja Purnama misalnya, IMM mengingatkan agar persoalan tersebut tidak dianggap sebagai sesuatu yang biasa.

Terlebih, sejak kasus tersebut mencuat membuat energi anak bangsa terkuras karena enggannya aparat hukum dan pemerintah menindak tegas.

Pengurus Kornas Fokal IMM, Rusdianto Samawa, menambahkan, adanya pernyataan jika Ahok ditangkap maka akan terjadi disintegrasi bangsa secara tidak langsung turut merusak tatanan kebangsaan.

Dia berharap lembaga tinggi negara seperti MPR RI segera meluruskan Kiblat Bangsa dan penguatan ideologi Pancasila sebagai basis pelaksanaan berbangsa dan bernegara. Yakni dengan mengembalikan UUD 1945 kepada aslinya dan menetapkan GBHN sebagai jalur pembangunan negara.

Laporan: Soemitro

(Wisnu)