Sejumlah peserta melakukan Diskusi Penolakan VFS Tasheel di Hotel Sopyan, Jalan Soepomo, Jakarta Selatan, Jumat (28/12/2018). Dalam diskusi tersebut sejumlah pemilik travel umrah mendorong pemerintah melalui DPR untuk menolak VFS Tasheel terkait penerbitan visa haji dan umrah yang dikaitkan dengan perekaman biometrik. Agar tidak membebani calon jemaah haji, Indonesia meminta agar Pemerintah Saudi Arabia tidak menerapkan kebijakan tersebut. AKTUAL/Tino Oktaviano

Jakarta, aktual.com – Persatuan Travel Umroh Indonesia (PTUI) menggelar diskusi publik dengan tema “Penolakan VFS Tasheel” atau menolak kebijakan Arab Saudi yang segera memberlakukan pengurusan visa para calon jamaah lewat VFS-Tasheel.

Dalam diskusi tersebut dihadiri Ketua Komisi Hukum dan Perundang Undangan MUI Muhammad Baharun, dan Staf Ahli DPR RI Erfandi. Acara ini berlangsung di Hotel Sofyan, Jalan Soepomo, Jakarta Selatan, Jumat (28/12).

Dalam diskusi tersebut sejumlah pemilik travel umrah meminta kebijakan rekam biometrik bagi jamaah umrah ditinjau ulang. Meski kebijakan itu adalah kewenangan Pemerintah Arab Saudi, namun kepentingan jamaah Umrah harus diperhatikan.

Salah satu peserta diskusi mengaku kecewa dan keberatan atas pemberlakuan rekam biometrik selain adanya tambahan biaya juga belum terfasilitasi dengan baik. Bagi jemaah di Jakarta atau kota-kota besar lain akan mudah mengakses, tapi di pelosok akan kesulitan.

Mayoritas perserta diskusi yang notabene pemilik travel umrah dan pengusaha tiket
meluapkan kegelisahan yaitu meminta pemerintah dan DPR mengambil langkah konkrit agar pemerintah Arab Saudi mencabut pemberlakuan VFS-Tasheel tersebut.

Laporan : Fadlan Syiam Butho

()