Pemerintah menambah utang baru hingga Rp400 Triliun di 2017. (ilustrasi/aktual.com)
Pemerintah menambah utang baru hingga Rp400 Triliun di 2017. (ilustrasi/aktual.com)

Jakarta, Aktual.com – Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam rapat kerja dengan Komite IV dan Tim Anggaran Komite I, II, III DPD RI mengatakan APBN yang disusun di 2018 didasari oleh beberapa konteks ekonomi. Salah satunya, pertumbuhan investasi.

“Pada 2018 di proyeksikan perekonomian dunia akan semakin baik dengan 3,6 persen, tapi kita tetap waspadai perdagangan internasional masih stagnan 3,9 persen,” kata Sri di Komplek Parlemen, Rabu (6/9).

Negara ASEAN, lanjut dia, pada tahun 2018 diperkirakan perekonomiannya akan tumbuh diatas 5 persen, dan Investasi akan meningkat dibanding tahun sebelumnya yang akan tumbuh 6,3 persen.

Terkait dengan Inflasi yang akan meningkatkan daya beli masyarakat, menurut Sri faktor pemicu inflasi adalah harga pangan dan harga yang diatur pemerintah.

“Dengan RAPBN 2018, maka presiden menentukan harga yang diatur pemerintah seperti harga energi, listrik dan bbm yang tidak akan mengalami perubahan,” jelasnya

Sementara, Soal hutang Indonesia yang dipermasalahkan beberapa pihak, Sri mengatakan penambahan hutang bisa dikendalikan.

“Utang bisa kita kendalikan, beredar berita bahwa utang itu sepertinya masalah besar padahal bisa kita atasi, Namun pemerintah tetap merencanakan dengan hati-hati untuk membiayai hal-hal yang prioritas,” katanya

Dengan penerimaan perpajakan dari tax amnesty selesai, Sri menambahkan pemerintah akan upayakan belanja pemerintah agar melakukan belanja strategis seperti belanja infrastruktur, dan penyerapan belanja secara baik agar mengurangi kemiskinan dan bermanfaat luas.

Di 2018, asumsi makro yang digunakan adalah pertumbuhan menjadi 5,4 persen, inflasi sebesar 3,5 persen, dan nilai tukar 13.500/ dollar, dengan harga minyak 48 dolar per barel, maka fokus apbn adalah pada Sisi belanja proiritas belanja untuk kurangi kemiskinan dan kesempatan kerja.

Selain itu pendapatan negara dari pajak, pabean cukai dan pendapatan bukan pajak juga menjadi fokus APBN selain menjaga pembiayaan agar terkendali.

Nailin In Saroh

Artikel ini ditulis oleh:

Editor: Arbie Marwan