Ketua tim kuasa hukum paslon nomor urut 02 Bambang Widjojanto didampingi Direktur dan Komunikasi Badan Pemenangan Nasional (BPN) Hashim Djojohadikusumo, Tim Pengacara BPN Deny Indrayana dan Ketua Pemenangan BPN Djoko Santoso menyerahkan alat bukti gugatan ke Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Jumat (24/5) malam. AKTUAL/Tino Oktaviano

Jakarta, Aktual.com – Pakar hukum tata negara Denny Indrayana menjadi tim hukum pasangan capres 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno yang melayangkan gugatan hasil Pilpres 2019 ke Mahkamah Konstitusi.

Tak hanya itu, anggota TGUPP yang menjadi tim kuasa hukum Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, yakni Bambang Widjojanto juga ikut dalam struktur tim hukum pasangan capres ini.

Pengamat politik, Ray Rangkuti menilai, langkah keduanya menjadi tim kuasa hukum capres 02 ini perlu dipertanyakan. Terlebih, Denny Indrayana saat ini menjabat sebagai ASN, dan BW merupakan anggota TGUPP yang katanya digaji melalui duit APBD DKI Jakarta.

“Memang pendekatanya agak sulit, kalau berkaitan dengan hukum. Tapi kalau secara etik harus dipertanyakan, ini patut atau tidak?” kata Direktur Lingkar Madani Indonesia (LIMA) ini ketika dihubungi wartawan, Sabtu (25/5).

Sekalipun, perkerjaan mereka saat ini merupakan pekerjaan profesional. Namun, yaitu tadi langkah kedunya tidak tepat, karena, dia mengaku mendengar bahwa seperti Bambang Widjojanto digaji pakai uang APBD DKI

(Abdul Hamid)