Tak hanya Neno Warisman saja yang mendapat penolakan saat akan menggelar deklarasi #2019GantiPresiden. Ternyata Musisi Ahmad Dhani juga mendapatkan hal yang sama karena tak bisa menghindar dari penghadangan massa yang terjadi di Surabaya hari ini, Minggu (26/8/2018).

Ahmad Dhani yang hendak menghadiri acara Deklarasi Relawan Ganti Presiden 2019 di Monumen Tugu Pahlawan Surabaya, saat sedang berada di Hotel Majapahit Surabaya dan dihadang oleh ratusan massa yang berjaga di depan hotel.

Dalam sebuah video yang beredar di media sosial, terlihat Ahmad Dhani sedang duduk di dalam lobi hotel. Ahmad Dhani pun mengucapkan permintaan maaf karena tak bisa keluar dan menemui massa relawan Ganti Presiden 2019.

“Teman-teman yang ada di tempat deklarasi, hari ini saya dihadang di depan hotel. Gak bisa keluar hotel, ditahan oleh polisi,” ujarnya dalam video.

Dhani menilai, penolakan dirinya di Surabaya merupakan upaya yang sistematis. Ia juga menuding massa yang mendemonya sudah kongkalikong dengan aparat. “Karena ini sistematis, pasti massanya ada yang organisir dan sudah kongkalikong dengan aparat sehingga mobil komando mereka bisa tidak diringkus oleh aparat,” kata Dhani di gedung DPR, Jakarta, Selasa (28/8/2018).

Ia heran ada kejanggalan karena ancaman terhadap kelompok #2019GantiPresiden akan dibakar mobil komandonya saat deklarasi. Akhirnya mobil komando malah disita polisi dan tak bisa masuk ke ruang deklarasi.

“Tapi mobil komando mereka sampai depan hotel saya, dan mereka orasi sampai speakernya di depan hotel saya. Jalanan tutup. Jadi saya tidak bisa keluar. Karena ditakutkan kalau keluar akan terjadi sesuatu sehingga saya dipaksa dalam hotel saja,” lanjut Dhani.

Relawan deklarasi #2019GantiPresiden menilai pihak Polrestabes Surabaya sewenang-wenang karena membubarkan kegiatan yang mereka di Surabaya, Minggu (26/8/2018).

“Dalam undang-undang tidak diamanatkan polisi untuk menolak, tetapi menjaga kamtibmas, melindungi siapa pun yang melakukan aksi. Saya melihat perbuatan polisisangat sewenang-wenang,” kata Tjetjep M. Yasien, Humas Deklarasi #2019GantiPresiden.

Tjetjep mengatakan bahwa aksi #2019GantiPresiden lahir 1 tahun sebelum adanya pendaftaran pasangan calon presiden dan wakil presiden untuk menyikapi kondisi Indonesia saat ini.

“Menyikapi kondisi presiden kita yang tidak tepat janji, kondisi rakyat yang saat ini dalam kondisi terpuruk,” katanya.

Menurut dia, deklarasi ini sebagai respons masyarakat melihat harga-harga kebutuhan pokok yang naik.

“Ingkar janjinya kayak tenaga kerja tidak akan menaikkan BBM, tidak akan menaikan tarif harga listrik, ternyata diingkari semua. Maka, Relawan Ganti Presiden itu mendengar melihat fakta lantas melakukan aspirasi. Ini dilakukan sampai Pilpres 2019,” katanya.

Polrestabes Surabaya menjelasan alasan membubarkan aksi deklrasi #2019GantiPresiden di Ibu Kota Provinsi Jawa Timur, Minggu (26/8), karena khawatir akan memicu bentrok antara massa pro dan kontra deklarasi itu.

Bentrokan antarmassa, baik pendukung deklarasi #2019GantiPresiden dan organisasi masyarakat Pemuda Pancasila (PP), Banser Nahdlatul Ulama, Gerakan Pemuda Ansor, serta masyarakat Surabaya hampir terjadi di depan Kantor DRPD Provinsi Jatim, Jalan Rajawali Surabaya andai polisi tidak menghentikannya.

“Marilah kita cintai Surabaya. Mari sama-sama membubarkan diri. Semua sudah bubar. Saya yang tanggung jawab. Saya di belakang kalian,” kata Kapolrestabes Surabaya Kombes Pol. Rudi Setiawan kepada massa PP dan Banser.

Oleh: Arbie Marwan

[pdfjs-viewer url=”http%3A%2F%2Fwww.aktual.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2018%2F08%2FFanzine-290818_Deklarasi-2019GantiPresiden-Arah-Perubahan-atau-Perpecahan.pdf” viewer_width=100% viewer_height=1360px fullscreen=true download=true print=true]