Jakarta, Aktual.com – Anggota DPD RI Fahira Idris menyesalkan lima kali debat publik Pasangan Calon (Paslon) Presiden dan Wakil Presiden Pemilu 2019, tidak ada satupun yang tegas akan membahas persoalan atau isu perempuan dan anak.

Padahal menurut dia, bagi negara seperti Indonesia, pemberdayaan perempuan dan anak adalah bagian integral atau tidak terpisahkan dari program pembangunan nasional.

“Selama persoalan perempuan dan anak tidak menjadi prioritas pembangunan nasional, selama itu tembok akan menghadang kemajuan bangsa ini,” kata Fahira, Jumat (11/1).

Dia menilai tidak ada bangsa yang maju tanpa memiliki program pemberdayaan perempuan yang berkemajuan dan sistem perlindungan anak yang komprehensif sehingga isu perempuan dan anak harus ada dalam debat pilpres 2019.

Fahira mengungkapkan, jika melihat dari lima tema debat, sebenarnya isu atau persoalan seputar perempuan dan anak bisa disisipkan di semua tema.

“Untuk tema Hukum, HAM, Korupsi dan Terorisme, isu perempuan dan anak bisa dipotret terkait persoalan komitmen kedua paslon terhadap penyelesaian RUU Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan dan kemauan politik paslon dalam menyusun dan mengimplementasikan cetak biru perlindungan anak yang hingga detik ini Indonesia belum memilikinya,” ujarnya.

(Abdul Hamid)