Pedagang melayani pembeli di pasar tradisional kawasan Tebet, Jakarta, Jumat (5/8). Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan peningkatan konsumsi rumah tangga memberikan kontribusi terhadap perekonomian Indonesia pada triwulan II-2016 yang tumbuh hingga 5,18 persen (yoy). Konsumsi rumah tangga itu didukung oleh pemberian gaji 13 dan 14 oleh pemerintah yang dimanfaatkan pada perayaan Lebaran serta sebagai persiapan dalam menghadapi tahun ajaran baru. AKTUAL/TINO OKTAVIANO

Jakarta, Aktual.com – Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) – Jusuf Kalla (JK) masih mencatatkan angka investasi yang rendah. Padahal selama ini pemerintah terus membanggakan diri dengan memiliki capaian pertumbuhan terbaik setelah India.

Sehingga, pertumbuhan ekonomi yang ada hanya diandalkan dari konsumsi rumah tangga. Untuk menggenjot investasi, pemerintah diklaim telah melakukan reformasi kebijakan untuk mendukung pertumbuhan.

Menurut Kepala Pusat Kebijakan Ekonomi Makro Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan, Parjiono, kebijakan pertumbuhan ke depan difokuskan kepada investasi. Karena investasi inilah yang memberikan kontribusi lebih besar terhadap pertumbuhan.

“Kita akan lakukan tiga reformasi kebijakan, dari kebijakan fiskal, sektor riil, serta bersama BI (Bank Indonesia) melakukan reformasi moneter. Karena selama ini, laju investasi tak jauh dari 32%,” jelas Parjiono dalam diskusi Economic Outlook 2017 yang digelar Komunitas Jurnalis Radio, di Jakarta, Selasa (15/11).

Berdasar data dari Kemenkeu, sejak 2013 sampai 2015, laju investasi tak jauh dari angka 32%, padahal pemerintah telah berganti. Sementara yang paling dominan tetap dari konsumsi rumah tangga mencapai 56%, sisanya berasal dari belanja pemerintah.

Dalam upaya melakukan reformasi fiskal, kata dia, pemerintah terus menggenjot penciptaan sumber pendapatan yang lebih berkelanjutan, memperluas basis pajak, belanja produktif yang lebih tinggi, skema subsidi yang lebih transparan, mendorong partisipasi pemerintah daerah, dan pembiayaan yang lebih sehat.

“Makanya pemerintah telah menerbitkan banyak paket kebijakan untuk menjadi stimulus dalam memperbaiki investasi,” ujar Parjiono.

Stimulus investasi itu berupa simplikasi perizinan (deregulasi dan debirokratisasi), adanya keringanan pajak penghasilan (PPh) untuk pekerja di industri padat karya, adanya insentif bisnis dan infrastruktur, serta insentif lainnya.

“Jadi perbaikan sistem investasi ini untuk memperkuat daya saing. Apalagi peringkat kemudahan berbisnis (easy of doing business) kita membaik,” terangnya.

Parjiono mengklaim laju peringkat kemudahan berbisnis kian meningkat. “Jadi, kenaikan sebanyak 15 peringkat menjadikan Indonesia sebagai salah satu top performers. Dari 2015 di 120 menjadi 106 di 2016 dan di 2017 di ranking 91,” ungkapnya.

Pemerintah pun banggakan diri, bahwa peringkat itu lebih baik dari Filipina (99), Brazil (123) dan India (130). Tapi pemerintah kalau peringkatnya masih kalah dari Vietnam (82).

Sementara untuk menjaga daya beli masyarakat yang selama ini sudah tinggi, pemerintah disebutnya akan terus menjaga tren pertumbuhan konsumsi rumah tangga unruk mendorong pertumbuhan itu.

“Makanya paket kebijakan ysng sudah diterbitkan harus menjadi stimulus untuk menjaga daya beli. Untuk itu, pembiayaan itu ditargetkan tak hanya meningkatkan infrastruktur dasar di desa, tapi juga menciptakan lapangan kerjs melalui proyek padat karya dan proyek lain,” pungkas dia.

(Busthomi)

(Arbie Marwan)