Headline

Home Headline
Featured posts
"Peraturan tersebut hanya berpengaruh pada pelanggan yang memiliki beban siang hari rendah, seperti pelanggan Rumah Tangga. Untuk pelanggan Bisnis dan Industri kemungkinan tidak terpengaruh karena beban siang hari bisa tinggi. Namun, potensi pengguna PLTS Atap rumah tangga (RT) sebenarnya tinggi bila dihargai 1:1. Maka sangat disayangkan diterapkannya aturan 1:0.65 ini. Ini bisa ditafsirkan Pemerintah memarjinalkan pelanggan RT dalam program PLTS rooftop," jelas Andika.

Saat Suara Jokowi Terhenti

Probabaility (peluang) 50 vs 50. Jokowi bisa dikalahkan jika kekuatan oposisinya bersatu. SBY, Prabowo, Amien Rais dan Gatot perlu bersatu jika ingin kalahkan Jokowi
Perjuangan para korban perampasan tanah yang tergabung di dalam Forum Korban Mafia Tanah Indonesia (FKMTI) tak akan pernah berhenti, sampai benar-benar praktik perampasan hak milik atas tanah oleh oknum “Pengusaha Hitam” hilang dari bumi Indonesia.
Penyusunan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) sangat mempengaruhi porsi bauran energi primer.  Sedangkan PLN mengancam akan mengurangi porsi bauran gas jika tidak mendapat DMO gas layaknya seperti DMO batubara. Hal ini yang menjadi perpecahan di tubuh kementerian ESDM, mengingat kebijakan itu sarat kepentingan baik dari pengusaha pembangkit, pertambangan batubara serta industri migas.  
“Dulu Pileg dulu baru Pilpres. Tenaga partai dibagi dua dalam durasi yang berbeda. Tapi sekarang Pileg2019 dan Pilpres2019 berlangsung sama dengan durasi (masa kampanye) panjang, @KPU_ID lupa bahwa Pileg tak akan menarik. Sementara Pilpres dibiarkan tanpa pengaturan teknis yang jelas,” pungkas politikus PKS itu.

Tabok dan Keputusasaan Jokowi

Dikutip dari South China Morning Post, pertikaian antara Duterte dan pemerintah Kuwait bermula pada Februari lalu, ketika seorang tenaga kerja wanita (TKW) meninggal dalam kondisi mengenaskan, di mana jasadnya ditemukan tersimpan di dalam lemari pendingin milik majikannya.

Teror Pinjaman Online

"Kita dari asosiasi sepakat, denda atau bunga tidak boleh dari 100 persen dari total pinjaman. Misalnya konsumen pinjam satu juta, kemudian di PHK dan akhirnya macet hingga 6 bulan, maka paling tinggi denda dan bunga tagihan adalah 100 persen dari awal, atau sekitar Rp2 juta. Tapi selama itu, ya dia dimasukkan dalam colect 5," pungkasnya.
Pemerintah kembali merilis Paket Kebijakan Ekonomi (PKE) ke-XVI, salah satu poin penting dari PKE baru ini adalah merelaksasi Daftar Negatif Investasi (DNI) sebagai upaya mendorong sektor-sektor unggulan.
Bisa dibayangkan seperti apa jadinya tatanan sosial jika keberadaan hukum tidak dihormati dan tidak memberi rasa keadilan dan perlindungan, atau bahkan hukum hanya menjadi alat menguntungkan sebagian pihak? Hal demikian disinyalir terjadi pada perubahan keenam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara.
"Kekawatiran saya adalah ke depan kalau tidak ada kampanye cerdas kemudian ide cerdas harapan sebagai masyarakat ini akan mati, imbasnya adalah rakyat akan apatis dengan setiap suksesi kepemimpinan," kata Khikmawanto.

TERPOPULER