Ketua tim kuasa hukum paslon nomor urut 02 Bambang Widjojanto didampingi Direktur dan Komunikasi Badan Pemenangan Nasional (BPN) Hashim Djojohadikusumo, Tim Pengacara BPN Deny Indrayana dan Ketua Pemenangan BPN Djoko Santoso menyerahkan alat bukti gugatan ke Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Jumat (24/5) malam. Panietera Mahkamah Konstitusi menyatakan menerima secara resmi alat bukti itu dan menjelaskan tanggal verifikasi dan penanganan perkara ini dengan putusan pada tanggal 28 Juni mendatang. AKTUAL/Tino Oktaviano

Jakarta, Aktual.com – Tim kuasa hukum BPN Prabowo-Sandi mengungkapkan bahwa pihaknya berhasil menemukan fakta terhadap paslon 01 mengenai penerimaan sumbangan dana kampanye.

“Dalam laporan penerimaan sumbangan dana kampanye Paslon 01 yang tertulis sumbangan pribadi Ir. Joko Widodo,” katanya dalam siaran pers yang diterima, Kamis (13/6).

Selain itu BPN juga mengatakan bahwa UU Pemilu mewajibkan peserta pemilu untuk membuat laporan penerimaan sumbangan dana kampanye kepada masyarakat.

Tim kuasa hukum BPN juga mengatakan bahwa laporan harta kekayaan pejabat negara (LHKPN) Joko Widodo yang telah diumumkan oleh KPU pada tanggal 12 April 2019 berupa kas dan setara kas berjumlah Rp 6.109.234.704.

“Ada pertanyaan, apakah dalam waktu 13 hari, harta kekayaan Joko Widodo berupa kas dan setara kas bertambah hingga Rp13.399.037.326. ” paparnya.

(Abdul Hamid)