Jakarta, Aktual.com – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK-RI) Perwakilan Maluku Utara (Malut) menemukan adanya penyimpangan dalam penggunaan dana perjalanan dinas fiktif senilai Rp7,9 miliar hampir merata di sembilan kabupaten/kota minus Kota Tidore Kepulauan.

“Memang untuk anggaran perjalanan dinas merupakan salah satu kegiatan untuk mendapatkan tambahan penghasilan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), tetapi caranya menyimpang dengan total Rp7,9 miliar hampir merata di kabupaten/kota,” kata Kepala Perwakilan BPK Provinsi Malut, M Ali Asyhar di Ternate, Sabtu (25/5).

Dia mengakui, untuk Kabupaten Pulau Morotai telah melakukan pengembalian atas temuan BPK-RI sebesar Rp5 miliar, sedangkan untuk Provinsi Malut akan dilakukan penyerahan LHP pada Senin 27 Mei di Sofifi.

Menurut dia, selain masalah anggaran perjalanan dinas, sebagian besar masalah yang ditemukan ada di dua daerah yang mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dan belum diselesaikan seperti masalah aset yang sangat kompleks, terutama Pulau Taliabu merupakan daerah pemekaran, sehingga tidak ada koordinasi yang bagus, maka sistem pencatatan bermasalah.

Sedangkan, kalau untuk kas, pendapatan daerah dan pajak sebagian menjadi temuan karena tidak pernah setor ke negara, ada kabupaten yang menggunakan uangnya belum diserahkan, bahkan di Pulau Taliabu sejak 2014 uang senilai Rp4 miliar.

(Abdul Hamid)