Bencana dan Dilema Pemerintah Soal ‘Status Nasional’

Meski di tahun politik untuk pemilihan umum serentak legislatif dan presiden 2019 nanti, bukan berarti bencana alam yang dirasakan warga Lombok, Palu, dan Donggala menjadi ajang arena mencari perhatian untuk mendapat simpatik dari para korban.

Bencana alam selain membawa berita duka, namun disisi lainnya ada rasa kepedulian sebagai sesama makhluk Tuhan yang maha esa untuk saling berbagi dan membantu.

Bantuan atas dasar kepedulian kepada warga yang terkena musibah tidak hanya mengutik rakyat biasa, melainkan mereka yang duduk sebagai wakil rakyat pun itu terpanggil dan bahkan menjadi keharusan untuk berbuat sesuatu yang bermanfaat.

Seperti yang dilakukan pimpinan Parlemen MPR RI, DPR RI dan DPD RI yang melakukan kunjungan ke Palu-Donggala. Bahkan, mereka menegaskan kegiatan yang dilakukan murni kegiatan kemanusiaan , artinya tidak ada muatan politis di dalamnya.

Tanpa terkecuali, Presiden Jokowi yang setidaknya sudah dua kali menyambangi Palu- Donggala. Berbeda dari kunjungannya yang pertama, pada Minggu (30/9).

Presiden Jokowi yang juga merupakan calon presiden di Pilpres 2019 itu memberikan pesat kuat pasca menyambangi enam titik selama sembilan jam kunjungan kerjanya.

Ketua DPD RI Oesman Sapta, mengatakan kunjungan dirinya bersama dengan Ketua MPR Zulkifli Hasan dan Ketua DPR Bambang Soesatyo untuk berbagi rasa. 

“Untuk memberi semangat pada masyarakat di sini”, katanya, di Palu. Tidak hanya itu yang dilakukan. Menurut pria asal Kalimantan Barat itu, pimpinan parlemen juga memberi bantuan kepada korban bencana alam sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Bantuan yang diberikan disebut seperti tenda, selimut, susu, popok, makanan, dan minuman. “Juga uang tunai”,sebut dia. “Bantuan itu langsung diserahkan pada yang berhak”, terang Oesman Sapta.

Dengan demikian dirinya menegaskan kembali bahwa apa yang dilakukan itu tak ada nuansa politiknya. “Yang kita bawa adalah nilai-nilai kemanusiaan”, ungkapnya. Nilai kemanusiaan yang dimaksud adalah persaudaraan dan kekeluargaan sehingga pimpinan parlemen merasa trenyuh saat melihat korban bencana. “Kita merasakan pedih dan ngilu”, tuturnya. 

Oleh karena itu, ia berharap bila ada korban yang masih bisa ditolong harus ditolong. Bila ada korban yang meninggal, kalau jasadnya bisa digali, harus digali.

Diakui memang ada lokasi-lokasi gempa yang susah bahkan tidak bisa dijangkau karena misalnya, jalan ambles. “Realitas di lapangan kadang begitu”, paparnya. Meski demikian dirinya memuji Basarnas telah bekerja maksimal.

Apa yang dikatakan oleh Oesman Sapta dibenarkan oleh Bambang Soesatyo. Menurutnya, pimpinan parlemen ke Palu untuk melihat secara langsung apa yang terjadi di lapangan.

“Juga memastikan bantuan benar-benar tersalurkan dengan baik dan benar kepada yang berhak”, tuturnya. Lebih lanjut Bambang mengatakan mereka ke Palu juga untuk melihat secara langsung lokasi-lokasi gempa.

Setelah melihat apa yang terjadi, dirinya mendorong kepada pemerintah agar meningkatkan skala penanggulangan gempa. “Skalanya perlu ditingkatkan”, tegasnya. Dalam soal bantuan dari luar negeri, Bambang tidak menolaknya asal sesuai kebutuhan, misalnya obat-obatan dan alat transportasi.

Mantan Ketua Komisi III DPR itu tak hanya menyinggung pemerintah dalam soal bencana. Diharapkan masyarakat tetap semangat saat dibantu TNI dan Polri. “DPR pun mengiyakan berapapun bantuan yang dibutuhkan oleh pemerintah untuk bencana”, pungkasnya.

Sementara itu, Presidium Persatuan Pergerakan Andrianto SIP tidak melihat kehadiran sejumlah politisi ke lokasi bencana sebagai upaya mencari simpati atau pencitraan. 

Melainkan, lebih memperlihatkan bahwa peristiwa bencana yang terjadi secara beruntun melanda Indonesia harus disikapi sebagai evaluasi bersama.

“Saya justru melihat bencana Palu-Donggala ini menjadi refleksi kita bersama bahwa kita rawan bencana,” ujar Andrianto saat dihubungi aktual.com, Kamis (4/10/18).

Menurut dia, perlu concern dari semua pihak untuk menyikapi persoalan bencana, termasuk meningkatkan upaya pemerintah dalam penanganan, terutama mengenai persoalan anggaran.

“Artinya, mesti ada concern yang nyata dari pemerintah. Setidaknya perlu pemberdayaan lebih, dari aspek otoritas maupun anggaran  yang saya lihat belum maksimal,” sebut dia.

“Bahkan, cenderung terlihat kocar kacir yang akibatnya membuat derita rakyat jadi berlebihan,” pungkasnya .

Terima Bantuan Internasional