Jakarta, Aktual.com – Wacana pemindahan Ibukota dari Jakarta terus digodok oleh Badan Perencana Pembangunan Nasional (Bappenas). Targetnya pada 2018 nanti, kebijakan tersebut sudah jelas kosepnya, sehingga tinggal dijalankan. Bahkan keseriuasan pemerintah itu akan dibuktikan dengan tidak terlalu banyak menggunakan dana APBN.
Menurut Menteri PPN/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro, agar anggaran itu tak membebani APBN, pihak pemerintah akan mendorong dana-dana swasta dalam rangka pembangunan Ibukota baru itu.
“Pemerintah akan mencari skema dimana keterlibatan pihak swasta akan didorong semaksimal mungkin. Sehingga biaya yang dikeluarkan dari APBN bisa seminimal mungkin,” jelas di seusai Raker RAPBN 2017 di Gedung DPR/MPR RI, Jakarta, Rabu (5/7).
Menurut Bambang, di tengah dana APBN yang masih defisit ini, pihak swasta sangat penting dilibatkan. Dan agar mereka tertarik, pemerintah pun akan menjanjikan insentif kepada sektor swasta itu.
“Jadi skemanya itu KPBU (Kerja sama Pemerintah Badan Usaha). Kita akan menawarkan insentif seperti tanah kosong untuk pembangunan pusat pemerintahan itu,” kata Bambang.
Artikel ini ditulis oleh:
Editor: Nebby
