DPR: AM IMF-WB hanya menguntungkan Kaum Kapitalis

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, Fadli Zon menilai penyelenggaraan AM IMF-World Bank tidak penting dan mubazir. Pasalnya, anggaran yang dikeluarkan minimal dari APBN Rp850 miliar. Selain itu ada dari Bank Indonesia dan instansi lain. Menurutnya, dana tersebut seharusnya dipergunakan untuk hal yang lebih baik, misalnya untuk para korban gempa di Lombok, Nusa Tenggara Barat dan Palu. “Jadi kalau kita lihat ini suatu hal yang mubazir dan tidak penting. Lagi pula acara itu hasilnya enggak akan ada apa-apa kecuali janji,” terangnya.

Penyelenggaraan AM IMF-WB bakal lebih bermanfaat jika tidak sama sekali menggunakan uang negara. Sepenuhnya biaya penyelenggaraan dilakukan oleh organisasi penyelenggara. Padahal AM IMF-WB yang dilakukan pada Oktober ini merupakan pengajuan tuan rumah dari Indonesia.

“Kemarin DPR bikin World Parliementary Forum, biayanya Rp4 miliar karena hotel dan transportasi dibayar sendiri oleh peserta. AM IMF-WB ini kenapa bisa sampai Rp1 triliun. Seakan-akan mau menjamu presiden atau tokoh dunia, padahal yang datang Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral,” jelasnya.

Menurutnya, Pertemuan IMF-World Bank hanya acara biasa yang tiap beberapa tahun diselenggarakan, seperti layaknya menyambut Konferensi Asia Afrika 1955. Terlebih apabila melihat sejarah IMF diĀ  Indonesia, merujuk pada krisis moneter yang menimpa Indonesia pada 1998, permasalahan ekonomi Indonesia dimulai lantaran saran IMF untuk mengubah manages floating rate menjadi floating rate.

Saat itu juga, IMF mengatakan fundamental ekonomi Indonesia masih kuat dan apabila dilakukan tindakan yang hati-hati, perekonomian dalam negeri bisa kembali normal. “Kita dininabobokan, tiba-tiba assessment IMF terhadap situasi adalah dengan menutup 16 bank, ini petaka,” jelasnya.

Model pembangunan IMF-Bank Dunia, lanjutnya, tidak untuk kepentingan rakyat. Justru cenderung menguntungkan kaum kapitalis. “Model pembangunan yang diinisiasi IMF-World Bank cenderung model kapitalisme, selalu merugikan kepentingan rakyat dan menguntungkan kapital,” paparnya.

 

Artikel ini ditulis oleh:

Editor: Eka