Jakarta, Aktual.com – Direktur Eksekutif Indef, Enny Sri Hartati mengkritisi kebijakan Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) yang mau memisahkan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dari Kementerian Keuangan.
Menurutnya, kebijakan itu akan menambah masalah baru, dan bahkan akan berpotensi penyimpangan. Karena masalah utama di DJP adalah bukan hanya kelembagaan, melainkan sistem yang selama ini amburadul.
“Masalah perpajakan itu yang utama adalah sistem yang amburadul. Jadi mereka bukan butuh lembaga baru. Karena justru kalau ada lembaga baru akan berpotensi moral hazard,” tegas Enny, seusai acara Indef di Gedung BEI, Jakarta, ditulis Rabu (5/4).
Sistem yang perlu diperbaiki adalah, kata dia, sistem kepegawaian, sistem IT, masalah prosedur, dan lain sebagainya.
“Jadi sistem itu satu-kesatuan. Itu yang harus diperbaiki. Bukan latah bikin lembaga baru,” ingat dia.
Artikel ini ditulis oleh:
Editor: Eka
