Jakarta, Aktual.com – Pengamat hukum internasional dari Universitas Nusa Cendana (Undana) Kupang DW Tadeus menilai pemerintah Indonesia harus lebih tegas lagi kepada Australia soal penghinaan terhadap bangsa Indonesia.
“Menurut saya sikap yang diambil oleh pemerintah kita masih terlalu lembut. Perlu lebih tegas lagi agar memberikan efek jera dan tidak melakukan hal-hal yang berkaitan dengan mencampuri urusan negara kita,” katanya di Kupang, Selasa (10/1).
Hal ini disampaikannya berkaitan dengan kasus penghinaan terhadap Indonesia yang dilakukan oleh militer Australia (Australian Defence Forces/ADF).
Australia sendiri telah memohon maaf atas temuan dokumen atau materi pelatihan militer di Perth yang menghina Indonesia itu.
Negara itu berjanji akan melakukan penyelidikan atas kasus tersebut, karena sudah menimbulkan hubungan yang tidak baik di antara kedua negara.
Namun menurut Tadeus, penyelidikan yang dilakukan oleh pemerintah Australia hanya merupakan sebuah pernyataan yang bisa saja kedepannya bisa terulang kembali.
“Saya hanya berharap agar harus tegas, sebab jika tidak mereka akan menganggap kita adalah bangsa yang tidak ada ‘taring’-nya,” tuturnya.
Menurutnya, pemerintah kita harus belajar dari berbagai kasus yang telah dilakukan oleh pemerintah Australia kepada bangsa Indonesia.
Padahal, menurutnya, dalam prinsip-prinsip hukum internasional sudah tertulis dengan jelas bahwa negara-negara lain tidak boleh terlibat dengan urusan dalam negeri negara lain.
“Apalagi ini ini berkaitan dengan pandangan hidup dari bangsa dan negara Indonesia kita ini,” kata Tadeus.
*Ant
Artikel ini ditulis oleh:
Reporter: Antara
