Dalam pidatonya SBY secara tegas dan jelas, Demokrat setuju jika Perppu dilakukan revisi dan Demokrat menolak jika tidak dilakukan revisi terhadap kandungan Perppu Ormas tersebut. AKTUAL/Munzir

Jakarta, Aktual.com – Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mencium adanya indikasi pihak tertentu memanfaatkan oknum Badan Intelijen Negara (BIN), TNI dan Polri guna kepentingan politik yang menyebabkan sejumlah lembaga tersebut tidak berada pada posisi netral dalam penyelenggaraan Pilkada 2018.

SBY menyatakan bukan maksudnya untuk melakukan fitnah, namun dia memiliki landasan yang kuat atas kecurigaannya.

“Yang saya sampaikan itu bukan isapan jempol belaka, tidak ada niat seorang SBY menuduh, melebih-lebihkan, mendramatisasi apalagi duhli, tuduh liar, itu bukan DNA saya, saya hati-hati dalam berbicara. Tapi yang saya sampaikan ini cerita tentang ketidaknetralan elemen atau oknum dari BIN, TNI, Polri, itu nyata adanya, ada kejadian, bukan hoax, sekali lagi, ini oknum,” katanya Sabtu (23/6).

SBY menceritakan, pada Pilkada di beberapa daerah terdapat kasus dari partai Demokrat diminta untuk memasukkan pejabat kepolisian menjadi wakil dalam pencalonan untuk kepentingan tertentu.

Selain itu, lanjut SBY, ada pula di daerah lain seorang calon yang diperkarakan polisi karena menolak untuk memenuhi keterlibatan petinggi kepolisian. Tak hanya itu ungakap SBY, ada juga petinggi BIN memerintah petinggi TNI untuk memenangkan pasangan calon tertentu.

“Kok begini, kasar sekali, kok terang-terangan, mungkin, biarlah saya SBY warga negara biasa penduduk Cikeas, Kecamatan Gunungputri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat yang bicara. Kalau pernyataan saya ini membuat intelijen dan kepolisian kita tidak nyaman, dan ingin menciduk saya, silahkan, Mengapa saya sampaikan ? agar BIN, TNI, Polri netral” katanya.

(Dadangsah Dapunta)