BAGIKAN
Kapolda Metro Jaya Irjen Pol M.Iriawan saat memimpin apel pasukan di silang Monas, Jakarta, Jumat (4/11/2016) yang tergabung dalam gerakan pengawal fatwa MUI. Apel tersebut bertujuan untuk mengamankan aksi demonstrasi menuntut kepastian proses hukum penistaan agama oleh Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Sebanyak 21.000 personel gabungan dari Polri/TNI dan Pemprov DKI Jakarta dikerahkan. AKTUAL/Munzir

Jakarta, Aktual.com – Tim Kuasa Hukum Anies – Sandi menilai Polda Metro Jaya dalam menangani suatu perkara terlihat sangat tidak adil. Laporan tim Anies-Sandi selama ini kurang mendapatkan respon, sementara jika laporan yang menyerang Anies-Sandi, polisi langsung meresponnya.

“Kami juga merasa pernah melakukan melaporkan sesuatu ke polisi, tapi tidak pernah ditanggapi sampai sekarang,” ujar salah satu kuasa hukum Anies-Sandi, Yupen Hadi, di Rumah Pemenangan Anies – Sandi di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Senin (20/3).

Yupen menyebutkan beberapa kasus yang pernah mereka laporkan dan belum diproses oleh kepolisian. Hal ini sangat kontras dengan cepatnya proses hukum kasus penggelapan tanah yang diduga melibatkan Sandi.

“Kita pernah lapor Lurah misalnya, sampai sekarang tidak pernah dipanggil untuk didengarkan. Kita juga pernah laporkan Chiko ke Polda Metro Jaya, Haris kita pernah laporkan juga dimana paslon kami, baik Mas Anies ataupun bang Sandi jadi korban, kok prosesnya lambat gitu loh,” jelasnya.

Pihaknya mempertanyakan posisi kepolisian yang cenderung merugikan kubu Anies-Sandi. Seperti yang diketahui, proses pemanggilan Sandi hanya berselang sembilan hari setelah berkas laporan tersebut masuk ke kepolisian.

“Nah, dalam kasus paslon kami, kemudian aparat penegak hukum bertindak sangat cepat, luar biasa agresif, dalam 1 hari selidik, seminggu kemudian panggilan polisi,” kata Yupen.

“Terkesan abai, terkesan diam. Apakah kemudian polisi hari ini sudah menjadi alat kepentingan politik kelompok tertentu? Dan kami harapkan itu bukan begitu yang sebenarnya,” sambungnya.

Sandiaga Uno sendiri dilaporkan oleh Joni Hidayat dalam kasus penggelapan tanah pada 8 Maret 2017. Kemudian tanggal 9 Maret keluar surat perintah penyelidikan. Seminggu kemudian (17 Maret) keluar surat pemanggilan Sandiaga Uno untuk hadir ke Polda Metro Jaya (21 Maret).

Kasus ini sendiri dimulai terjadi pada tahun 2012 bulan Desember penjualan sebidang tanah kurang lebih sekitar 3115 hektar persegi di Curug Raya, Tangerang.

(Teuku Wildan)

(Soemitro)