Pedagang memperlihatkan sejumlah rokok saat menggelar aksi damai Terimakasih tembakau di Jakarta, Selasa (31/5). Dalam aksi tersebut mereka melakukan penolakan terhadap hari tanpa tembakau sedunia yang jatuh pada tagl 31 Mei. AKTUAL/TINO OKTAVIANO

Surabaya, Aktual.com – Kerap kali memunculkan wacana yang kontrofersi, pemerintah dinilai tidak pro rakyat.

Salah satunya anggota DPR RI komisi VI, Bambang Haryo yang mengatakan bahwa pemerintah telah membuat masyarakat resah dan terang-terangan menuding pemerintah sedang kalap.

“Merokok sudah seperti budaya masyarakat Indonesia. Kalau seandainya jadi dinaikkan, berarti ingin merubah budaya. Itu namanya pemerintah sudah kalap. Saya pikir pemerintah harus berpikir ulang sebelum membuat wacana.” kata Bambang Harjo saat di Surabaya, (24/8).

Bambang Haryo menjelaskan cukai rokok menempati pos penerimaan negara paling tinggi dalam APBN dan semuanya bersumber dari konsumen rokok kelas menengah ke bawah.

Dari cukai rokok yang disumbangkan masyarakat kelas menengah ke bawah melalui dengan membeli rokok, ternyata rakyat sudah menyumbangkan Rp 149 Triliun bagi APBN.

“Ini kan akal-akal pemerintah untukmenutupi hutangnya yang saat ini mencapai Rp 4300 Triliun. Dia (jusuf kalla) nggak pernah jadi rakyat kecil. Makanya dia tidak rasanya bagaimana sengsaranya jadi rakyat kecil,” tutupnya.

Sementara Gubernur Jatim, Soekarwo, menyatakan juga berharap ada pembahasan lebih dulu sebelum wacana itu dikeluarkan atau diputuskan.
Sebab, di jatim ada 6.1 juta orang yang mengantungkan hidupnya dari rokok. Apalagi, pendapatan dari cukai rokok, Jawa Timur menyumbang pusat sebesar Rp100 Triliun lebih.

Dari Jumlah tersebut kembali ke Propinsi sebesar 2 persen atausekitar 2,2 Triliun. Dari jumlah ini kemudian dibagi dengan Pemerintah Daerah. (Ahmad H. Budiawan)

Artikel ini ditulis oleh:

Editor: Andy Abdul Hamid