Enny Indef

Jakarta, Aktual.com – Direktur eksekutif Indef, Enny Sri Hartati menyayangkan kebijakan pemerintah terkait suku bunga Surat Perbendaharaan Negara (SPN) tiga bulan dalam asumsi makro Rancangan APBN 2018. Karena hal itu mengindikasikan bahwa suku bunga dari surat utang yang diterbitkan pemerintah bunganya tinggi.

Padahal satu sisi, pemerintah kerap membanggakan bahwa investment grade Indonesia dari beberapa lembaga rating dunia terus meningkat. Sehingga akan banyak dana asing yang masuk ke Indonesia. tapi anehnya pemerintah terutama Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati malah memberikan bunga utang dari Surat Berharga Negara (SBN) cukup tinggi.

“Ada yang aneh dari kebijakan pemerintah di RAPBN 2017 ini. Ternyata dari asumsi makro untuk SPN kita malah naik dari 5,2 persen di APBNP 2017 menjadi 5,3 persen. Padahal kan kita dapat investment grade. Ini perlu dikritisi oleh DPR,” jelas Enny di Jakarta, ditulis Minggu (27/8).

Enny minta nantinya di pembahasan dengan DPR, wakil rakyat itu jangan hanya setuju saja. Karena jika begitu tentu pada akhirnya akan membebani rakyat Indonesia ke depannya.

“Ini jadi persoalan serius. Ada apa di pemerintah ini? Wong kita dapat investment grade kok malah SPN kita dinaikkan. Harus jadi persoalan konsistensi kebijakan. Karena utang itu bagaimana pun bukan uang gratis dan terus diwariskan ke anak cucu nantinya. Sehingga harus digunakan untuk produktif. Karena bunga tinggi itu sangat berat untuk membayarnya,” jelas dia.

Karena bagaimana pun juga, kata dia, utang pemerintah saat ini lebih banyak jangka pendek yang jatuh temponya 3-6 bulan. Sementara digunakan untuk infrastruktur yang jangka panjang. Sehingga jika pemerintah tak hati-hati maka kelangsungan fiscal pemeriontah akan semakin parah.

“Di RAPBN 2018 itu utang tambahanannya Rp400-an triliun. Tapi untuk bayar bunganya saja dan pre profiling-nya itu sudah R300 triliun saja di 2018. Apalagi kalau nanti ada utang baru lagi yang temponya semakin pendek maka risikonya juga akan semakin tinggi,” papar dia.

Apalagi kemudian defisit keseimbangan primer juga terus meningkat. Pemerintah berjanji di RAPBN 2018 itu akan menjadikannya di level Rp78 triliun. Dan di APBNP 2017 sebesar Rp144 triliun. “Dan itu harus direalisasikan jangan hanya janji di RAPBN saja,” kata dia.

Dia berharap, Sri Mulyani untuk melakukan pre profiling utang. Bukannya malah utang itu diperpendek jatuh temponya. “Tapi di RAPBN 2018 ini jatuh temponya semakin pendek. Ini aneh,” jelas dia.

Sebagai informasi, suku bunga surat pemerintah Indonesia menjadi yang tertinggi di Asia Tenggara dengan angka 8,063%. Sementara Negara lain seperti Vietnam (6,225%), Filipina (5,225%), Thailand (2,713%), dan Singapura (2,405%).

 

Pewarta : Busthomi

Artikel ini ditulis oleh:

Editor: Bawaan Situs