Suasana sidang paripurna pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Masyarakat (Perppu Ormas) di gesung Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (24/10). Dalam sidang tersebut Tujuh fraksi menyatakan menerima, sedangkan tiga fraksi lainnya menolak pengesahan Perppu Ormas menjadi UU. AKTUAL/Tino Oktaviano

Jakarta, Aktual.com – Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon, mengatakan bahwa hari ini dewan menggelar rapat Paripurna untuk mengesahkan hasil uji kepatutan dan kelayakan terhadap calon Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto oleh komisi I DPR RI.

Selain itu juga mengesahkam hasil uji kelayakan dan kepatutan terhadap perpanjangan jabatan Arief Hidayat sebagai hakim Mahkamah Konstitusi (MK).

“Ya betul jam 10 tadi ada undangan rapat Bamus untuk mengagendakan Paripurna, atas surat dari Komisi I dan Komisi III terkait penjadwalan rapat paripurna atas pengambilan keputusan dalam hal ini fit and proper test terhadap panglima TNI, kemudian komisi III terkait MK perpanjangan waktu saudara ketua MK yang ada sekarang kemudian juga ada perpanjangan beberapa rancangan Undang-undang,” kata Fadli di Komplek Parlemen, Senayan, Kamis (7/12).

Baca Juga :  Fraksi PPP Romi Cabut Surat Susunan Anggota Versi SDA

Ia menilai bahwa pelaksanaan fit and proper test kemarin sama sama telah didengarkan visi dan misi panglima TNI yang baru tentang pemikirannya bagaimana mengoptimalkan TNI di dalam kapasitasnya sebagai calon panglima.

“Dan saya kira kawan kawan di komisi I menyetujui usulan presiden tersebut. Saya yakin sih memang panglima TNI itu adalah orang yang sudah teruji karena persyaratannya banyak antara lain pernah menjadi kepala staf dan sedang menjabat ya, artinya proses yang dialami oleh mereka sendiri ketiga kepala staf sudah panjang jadi salah satu dari tiga itu pun akan baik,” ujar dia.

Baca Juga :  Pabrik Rokok Tutup Karena Cukai Naik Terus

Lebih lanjut, ketika ditanyakan apa yang harus menjadi prioritas bagi Panglima TNI baru nantinya, ia mengatakan agar panglima memperkuat pertahanan menghadapi berbagai macam potensi konflik yang ada secara teritorial.

“Memperkuat pertahanan menghadapi berbagai macam potensi konflik yang ada secara teritorial yang kita lihat di Laut China Selatan dan juga separatisme dan juga berbagai isu lain yang mungkin di luar satu ancaman konvensional dan semakin banyak karena globalisasi, asimectric warfare dan lain-‘lain,” pungkasnya.

Baca Juga :  PTUN Kabulkan Permohonan ARB, Ini Kata Fraksi Golkar di DPR

 

Novrijal Sikumbang

(Zaenal Arifin)