Jakarta, Aktual.co — Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kabupaten Bogor, Ade Ruhendi mengatakan jika Pemerintah kabupaten Bogor sudah mendapatkan mandat dan tanggung jawab untuk menurunkan harga kebutuhan pokok dan transportasi dari Presiden Republik Indonesia secepatnya direalisasikan agar bisa dinikmati masyarakat.
“Amanat itu harus direspon positif dan cepat agar penurunan BBM (Bahan Bakar Minyak) bisa dinikmati semua masyarakat bukan golongan tertentu,” kata Ketua DPRD kabupaten Bogor, Ade Ruhendi di Cibinong, Jawa Barat, Minggu (18/1).
Ia mengatakan, keputusan Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo yang menetapkan mulai Minggu 18 Januari 2015 pukul 00.00 WIB harga bahan bakar minyak jenis premium turun menjadi Rp6.600 per liter, solar Rp6.400 per liter, gas elpiji 12 kilogram Rp129.000 dan semin turun Rp3.000 per sak jangan jadi kebijakan lucu-lucuan untuk pencitraan.
“Kita lihat saja nanti apakah ini merupakan kebijakan lucu-lucuan untuk pencitraan atau memang untuk kepentingan masyarakat,”katanya. Memang ini, pekerjaan yang sulit bagi para pembantu presiden khususnya pemerintah kabupaten Bogor.
Namun, kata Dia, kita lihat saja jika kebijakan itu dibarengi dengan kerja keras kabinet Jokowi dan pimpinan daerah bisa menciptakan langkah kebijakan yang berpihak kesejahteraan masyarakat Indonesia.
“Paling tidak mengembalikan daya beli masyarakat sebelum penurunan harga BBM diberlakukan sudah direncanakan dengan baik,”katanya.
Ia mengatakan kami anggota dewan sebagai yang diberikan mandat dan kepercayaan dalam menjalankan fungsi legislatif yang bertugas untuk melakukan perencanaan biaya, kontrol dan legislasi secara normatif akan bekerja sesuai dengan harapan masyarakat. Namun, Ia berharap langkah ini bukan bagian dari trik politik merebut simpati rakyat secara faktual dengan turunnya aneka bahan bakar tidak memberikan dampak signifikansi terhadap harga yang sudah naik.
“Bukan dampak positif hanya lebih menguntungkan golongan menengah atas yang notabene sebagai penikmat BBM,”katanya.
Namun, kata Dia, efek dominan kenaikan BBM terlanjur terbebani kepada masyarakat kecil bisa semakin berkurang akibat penurunan harga BBM Senin mendatang. Memang kontroversi yang timbul semenjak kenaikan BBM sudah mengindikasikan ketidak beresan pemerintah. Karena kondisi APBN dan fiskal yang masih dalam batasan defisit saat harga minyak dunia terjun bebas diangka 70an perbarel.
“Saya tetap menilai manuver itu bukan langkah pencitraan meski indikasi itu terlihat dari faktanya,”katanya.
Ia mengatakan tinggal kita lihat apakah kebijakan dengan penurunan harga BBM di barengi dengan operasi pasar dan kebijakan lain untuk mengendalikan dan menekan tingginya harga yang sudah terlanjur naik. Menurunkan harga kebutuhan pokok dan transportasi bukan hal mudah. Tetapi juga bukan hal yang mustahil jika dilakukan dengan sungguh sungguh oleh pemerintah.
Artikel ini ditulis oleh:
Editor: Eka
