Jakarta, Aktual.com – Menteri ESDM Ignatius Jonan mengatakan kementriannya akan membuat aturan yang “fair” terkait program BBM Satu Harga yang dicanangkan presiden Jokowi. Bahkan, didaerah-daerah lainnya bukan hanya Papua.
“Lagi disusun perppu, dari Sabang sampe Merauke, dari Miangas sampai pulau rote. Kita di Kementrian ESDM akan buat aturan yang fair. Supaya masyarakat menikmati BBM satu harga,” ujar Jonan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (20/10).
Adapun mekanismenya, lanjut Jonan, yakni kewajiban untuk membangun SPBU di daerah yang biasanya harga BBM-nya lebih tinggi daripada pulau Jawa.
“Karena biasanya jika dibangun di daerah yang konsumsinya banyak, ya kan enggak fair. Kalau mau di selurih Indonesia harus dibangun,” katanya.
Ia menegaskan, kebijakan program BBM satu harga harus diterima dan diikuti oleh semua badan usaha penyalur BBM yang akan berlaku mulai tahun tahun depan.
“Bukan pertamina aja, tapi semua. Total, shell, petronas, semua wajib. Masa peraturan cuma khusus BUMN,” pungkasnya.
Sebelumnya, dalam kunjungan kerja ke Yahukimo, Papua, Presiden Jokowi mencanangkan program BBM Satu Harga di Papua dan Papua Barat, ia selalu mendapat informasi mengenai tingginya harga BBM di Papua.
Kebijakan Bahan Bakar Minyak (BBM) satu harga di Papua dan Papua Barat yang dicanangkan Pemerintah merupakan upaya untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Saat meresmikan kebijakan satu harga BBM, Presiden menyinggung soal ketidakadilan bagi masyarakat Papua yang selama ini terus dibiarkan.
Sebab, tak seperti di Papua, sudah puluhan tahun masyarakat yang berada di Indonesia bagian barat dan tengah sudah menikmati harga BBM yang sama.(Nailin In Saroh))
Artikel ini ditulis oleh:
Editor: Andy Abdul Hamid
