Jakarta, Aktual.com — Penambahan Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp39 triliun yang tercantum dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2016 menjadi alasan kuat Fraksi Gerindra untuk menolak. Bahkan Fraksi Gerindra juga mengusulkan alokasi dana PMN dapat dialihkan kepada kepentingan dana desa.
Menanggapi hal itu, Kordinator Koalisi Anti Utang (KAU), Dani Setiawan mengatakan bahwa memang seharusnya ada evaluasi dan audit terlebih dahulu mengenai penyaluran PMN TA 2015 sebelum diputuskan menambah lagi di 2016. Evaluasi itu penting agar uang negara bisa dipertanggungjawabkan.
“Hasil audit juga bisa dipakai untuk menilai efektifitas dana bagi peningkatan kinerja BUMN yang menerima suntikan modal negara. Jika tidak, saya khawatir PMN 2016 akan menimbulkan moral hazard dalam pengelolaan BUMN ke depan. Apalagi belum terdengar bagaimana roadmap BUMN ke depan,” kata Dani kepada Aktual di Jakarta, Jumat (30/10).
Ia menjelaskan, seharusnya alokasi APBN diprioritaskan untuk menambah alokasi anggaran yang bertujuan untuk menyantuni amanat konstitusi.
“Seperti pelayanan dasar dan sektor-sektor penting lainnya seperti pertanian, kelautan dan perikanan, serta dana desa,” ujar dia.
Sebelumnya, anggota Komisi XI fraksi Gerindra yang juga Anggota Banggar DPR RI, Wilgo Zainar mengatakan bahwa pihaknya melihat postur RAPBN 2016 yang diusulkan Pemerintah tidak sepenuhnya pro terhadap rakyat secara utuh.
“PMN mendapatkan alokasi yang cukup besar padahal kita tahu pada saat APBNP 2015 yang lalu PMN secara total mendapat alokasi sebesar Rp62 triliun, tapi baru terealisasi Rp28 triliun, belum terserap maksimal,” kata Wilgo saat ditemui di gedung DPR RI, Jakarta, Kemarin.
Maka dari itu dirinya pun menyangsikan rencana penambahan anggaran PMN sebesar Rp39 triliun. Ia pun beranggapan bahwa saat ini seharusnya Pemerintah lebih mengedepankan alokasi anggaran untuk kebutuhan yang memang langsung dirasakan rakyat, seperti dengan meningkatkan alokasi dana desa.
“Dana desa itu sebagaimana janji politik pak Jokowi kan harus diprioritaskan, beliau menyampaikan akan menyalurkan Rp1,4 miliar untuk satu desa, sedangkan saat ini belum (semua desa menerima -red),” ujar dia.
Ia mengungkapkan, fraksi Gerindra dengan tegas mendorong agar alokasi anggaran lebih diprioritaskan ke dana desa ketimbang PMN yang serapannya telah terbukti tidak baik.
“Serapannya saja tidak baik, sedangkan dana desa serapannya sudah bagus, sampai 80 persen,” ucap Wilgo.
Artikel ini ditulis oleh:
Editor: Eka
