Pekerja Stasiun Pe gisian Bahan Bakar Umum (SPBU) melayani konsumen yang mengisi Premium di SPBU, Jalan Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (10/10). Selain meminta Kementerian ESDM menghitung secara cermat dinamika harga minyak internasional dan termasuk neraca migas secara keseluruhan dan memastikan daya beli masyarakat tetap menjadi prioritas. Jokowi minta Kementerian Keuangan menganalisis kondisi fiskal secara keseluruhan agar tiap kebijakan yang dikeluarkan, termasuk harga BBM, tetap dalam koridor menjaga kesehatan fiskal. AKTUAL/Tino Oktaviano

Jakarta, Aktual.com – Partai Demokrat memiliki pandangan tersendiri terkait kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) non subsidi. Terbengkalainya rupiah menjadi faktor utama.

Politisi Demokrat, Sayed Abubakar Assegaf menilai keputusan pemerintah untuk menaikkan harga BBM non subsidi jelas akan membebani rakyat Indonesia.

“Terlebih lagi dengan adanya kebijakan mengurangi pasokan BBM jenis Premium beberapa waktu lalu sudah banyak masyarakat yang beralih menggunakan Pertamax,” sebut Sayed, Kamis (11/10).

Sejak pukul 11.00 WIB kemarin, harga Pertamax naik menjadi Rp10.400, Pertamax Turbo Rp12.250, Dexlite Rp10.500, Pertamina Dex Rp11.850. Menurut Sayed, kenaikan harga BBM tersebut diakibatkan kekeliruan pemerintah mengelola perekonomian.

Ia pun menyebut tidak stabilnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) hingga terjerembab pada level Rp15.200 per dolar AS.

Hal ini diperburuk dengan naiknya harga minyak dunia hingga 80 dolar AS per barel pada saat yang sama.

“Volume impor Indonesia mencapai minyak mentah sebesar 360 ribu bopd dan 370 ribu bopd BBM. Atau sekitar separuh lebih produksi dalam negeri. Ini jelas membutuhkan dolar AS atau devisa yang tidak sedikit,” jelas anggota Komisi VII DPR ini.

Sayangnya, imbuh Sayed, ketergantungan terhadap BBM itu tidak segera diimbangi dengan program diversifikasi energi. Akibatnya saat harga minyak kembali naik dan kurs rupiah melemah maka kenaikan harga BBM tidak terlakkan.

“Meski sampai kini harga BBM bersubsidi seperti Premium belum dinaikkan namun sebenarnya harga riilnya di atas harga jual. Konsekuensinya Pertamina akan menanggung kerugian tersebut,” pungkasnya.

(Teuku Wildan)