Menko Maritim dan Sumber Daya Rizal Ramli (tengah), Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti (kiri) dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung (kanan) memberikan keterangan pers hasil sidang kabinet terbatas di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Rabu (15/6). Rapat tersebut membahas soal kebijakan pembangunan kelautan. ANTARA FOTO/Widodo S. Jusuf/aww/16.

Jakarta, Aktual.com – Ekonom senior Rizal Ramli terus mengkritisi kebijakan pemerintah yang banyak ngawurnya. Sehingga hal ini menyebabkan struktur ekonomi Indonesia ibarat sebuah “gelas anggur” sangat tak sehat.

Kondisi itu tercipta karena, para menteri ekonomi di pemerintahan Joko Widodo itu karena berhaluan neoliberalis. Makanya jangan harap kehidpan rakyat Indonesia akan semakin sejahtera.

Padahal menurut Menteri Koordinator bidang Perekonomian era Presiden Gus Dur itu, sejak 40 tahun yang lalu, semua negara di Asia, termasuk Indonesia, itu sama-sama miskin.

Baca Juga :  TNI AU Menolak Wilayah Halim Dijadikan Stasiun Kereta Cepat

“Pertanyaannya, kenapa kita bisa demikian? Kenapa kita ketinggalan? Dan kenapa rakyat kita masih belum sejahtera dibanding negara lain?  Setelah dipelajari baru ketahuan penyebabnya itu apa. Yaitu para menteri itu memilih kebijakan ekonomi neoliberalisme,” papar Rizal yang dibagi dalam akun twitter-nya, ditulis Minggu (13/8).

Selama ini, dia menegaskan, banyak yang bilang tidak sejahteranya rakyat Indonesia karena masih maraknya aksi korupsi.

Baca Juga :  Kebut Izin Lingkungan, Semen Indonesia Rembang Akui Sudah Beroperasi

“Banyak yang mengatakan seperti itu. Memang penjelasan tentang korupsi ini bisa benar, tapi itu penyederhanaan masalah. Karena negara lain ada korupsi juga kok, tapi rakyatnya sejahtera,” kata dia.

Ada juga yang mengatakan, kondisi tersebut karena dipicu oleh pola pikir menteri-menteri dan pejabatnya itu tak cerdas dan tidak pintar. Jelas pernyataan ini tak benar. Karena banyak menteri yg sekolahnya bagus-bagus di luar negeri.

Baca Juga :  Noorsy : Harga Minyak Merosot, Pertumbuhan Ekonomi Kita Terancam

“Saya lebih percaya dengan penjelasan ketiga yakni mereka (menteri ekonomi) memilih kebijakan ekonomi neoliberalisme yang merupakan pintu masuk neo kolonialisme yang dianjurkan oleh Bank Dunia (WB),” cetusnya.

(Ismed Eka Kusuma)