Jakarta, Aktual.com — Pemerintah merencanakan untuk menurunkan harga BBM dalam waktu dekat. Rencana tersebut masuk ke dalam paket kebijakan ekonomi Presiden Joko Widodo tahap tiga.

Mengenai rencana tersebut, Menteri Koordinator Maritim dan Sumber Daya, Rizal Ramli, justru enggan berkomentar.

“Jangan dulu ya, jangan dulu. Saya belum bisa berkomentar,” ujar Rizal, kepada Aktual.com, di Jakarta, Sabtu (3/10).

Baca Juga :  Ketua Komisi VII: Target Pertumbuhan Agresif 2017 Pertamina Jangan Bebani Rakyat

Berbagai elemen masyarakat banyak menilai, rencana penurunan harga BBM hanya sebagai alat politik Presiden Jokowi. Direktur Eksekutif Energy Watch Ferdinand Hutahaean menyebut Presiden harusnya lebih dulu melakukan analisa secara komprehensif.

“Presiden mestinya mengkaji secara komprehensif dan cermat, jangan cuma menurunkan harga, hanya untuk kepentingan politik, karena akan jadi percuma dan sia-sia jika pasar ternyata tidak merespons kebijakan penurunan harga BBM tersebut,” sesal Ferdinand dalam keterangan persnya, Jumat (2/10).

Baca Juga :  Klaim Kantongi Divestasi 51 Persen Freeport, Integritas Jonan Terancam 

Menurutnya, Presiden harus memerintahkan kementerian terkait untuk menindaklanjuti kebijakan penurunan harga BBM itu, dengan kebijakan yang eksekusional dari kementerian terkait.

“Kami melihat jika penurunan harga ini ingin punya dampak di tengah masyarakat maka penurunan harga BBM harus berkisar minimum sekitar 5 – 10 persen, jika di bawah itu maka dampaknya tidak akan ada, dan lebih baik tidak usah diturunkan karena tidak membawa manfaat bagi masyarakat,” sarannya.

(Ismed Eka Kusuma)