Rabat, Aktual.com – Raja Maroko Muhammed, memecat beberapa menteri dan pejabat tingginya, karena gagal memperbaiki situasi ekonomi di wilayah yang terguncang demonstrasi.
Protes meletus di wilayah Rif sekitar kota wilayah utara Al-Hoceima pada Oktober lalu, dipicu oleh kematian seorang penjual ikan yang dagangannya disita oleh polisi.
Pria itu terjepit sampai mati di sebuah truk sampah saat terjadi konfrontasi dengan polisi, dan menjadi simbol terampasnya martabat akibat pelanggaran pejabat ataupun korupsi.
Protes yang juga didorong oleh keterbelakangan ekonomi, terus berlanjut di sana pada tahun ini.
“Raja Maroko Mohammed memecat menteri pendidikan, perencanaan dan perumahan dan kesehatan, serta pejabat lainnya, setelah sebuah badan ekonomi menemukan “ketidakseimbangan” dalam pelaksanaan rencana pembangunan, demikian laporan kantor berita negara MAP,” demikian bunyi sebuah pernyataan dari istana Maroko, seperti diberitakan Reuters, Rabu (25/10).
Aksi protes politik jarang terjadi di Maroko, di mana istana tetap menjadi kekuatan tertinggi.
Protes yang terbesar di Maroko sejak zaman “Musim Semi Arab” pada 2011, diarahkan pada pemerintah dan rombongan raja daripada raja itu sendiri.
Langkah raja tersebut dilakukan saat pemimpin demonstrasi Nasser Zefzafi dan 29 lainnya dituduh mengorganisir demonstrasi di wilayah utara.
Mereka menghadapi tuduhan mulai dari bersekongkol melawan negara untuk melakukan demonstrasi tanpa izin. Pengacara Zefzaki mengatakan bahwa dia dapat dijatuhi hukuman mati pada skenario terburuk.
Hakim menunda persidangan sampai 31 Oktober. Para pendukung Zefzaki melakukan demonstrasi di depan pengadilan, sementara sekitar 70 pengacara menghadiri persidangan tersebut.
Gerakan protes tersebut timbul setelah kematian Fikri.
Polisi menyita ikan yang mereka katakan dibeli secara ilegal dan membuangnya ke dalam truk sampah. Akibat putus asa untuk memulihkan stoknya, Fikri melompat masuk dan tewas oleh sebuah mesin penghancur sampah.
Pada Juli, raja mengampuni puluhan orang yang ditangkap dalam demonstrasi tersebut dan menyalahkan kegagalan pejabat setempat untuk segera melaksanakan proyek pembangunan karena memicu kemarahan publik.
Ant.
Artikel ini ditulis oleh:
