Presiden Joko Widodo menyampaikan arahan saat Sidang Kabinet Paripurna di Istana Bogor, Bogor, Jawa Barat, Senin (29/5). Dalam Sidang Kabinet Paripurna yang mengagendakan pembahasan persiapan menghadapi Idulfitri 1438 Hijriah tersebut, Presiden juga menekankan perlu segera diselesaikannya RUU Antiterorisme. ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari/kye/17

Jakarta, Aktual.com – Presiden Joko Widodo membuka Sidang Kabinet Paripurna yang membahas kerangka ekonomi makro serta pokok-pokok Kebijakan Fiskal 2019.

“Saya ingin mengingatkan terkait dengan pelaksanaan APBN 2018, maupun rancangan APBN 2019 agar diwaspadai, diantisipasi mengenai dinamika ekonomi dunia yang terus berubah sangat dinamis, bergerak sangat dinamis,” kata Presiden dalam sambutan sidang kabinet paripurna yang diselenggarakan di Istana Negara, Jakarta, Senin (5/2).

Menurut Presiden, pemerintah harus terus mengelola pergerakan suku bunga, komoditas nasional, arus modal masuk dan arus modal keluar serta nilai tukar Rupiah.

Dengan terus terjaganya kondisi tersebut dapat mempengaruhi perekonomian dan daya saing bangsa. “Termasuk munculnya kecenderungan beberapa negara tujuan ekspor kita dalam menerapkan kebijakan perdagangan yang protektif, yang proteksionis, yang mengharuskan kita memperkuat daya saing Ekspor kita,” ujar Jokowi.

Presiden meminta perwakilan Indonesia di negara lain terus mencari area pasar baru bagi komoditas Indonesia.

Presiden juga membahas peningkatan jumlah dana untuk Program Keluarga Harapan pada 2019.

Selain itu Kepala Negara meminta seluruh aparat keamanan baik TNI dan Polri terus menjaga kestabilan dengan cepat.

Terkait keterbatasan APBN, Presiden meminta ada inovasi secara sinergi yang melibatkan seluruh pihak baik BUMN maupun pihak swasta.

“Saya juga ingin agar pada akhir bulan ini yang berkaitan dengan ‘single submission’ untuk mendorong investasi, untuk memberikan insentif-insentif kepada investasi. Ini betul-betul harus bisa kita selesaikan karena dengan inilah kita bisa mendorong pertumbuhan ekonomi kita menjadi lebih baik lagi,” tegas Presiden.

Wakil Presiden Jusuf Kalla mendampingi Presiden Jokowi dalam rapat yang dimulai pukul 14.00 WIB itu.

Selain itu, sejumlah pejabat yang turut dalam rapat antara lain Menko Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto, Menko Bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menko Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan, Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Ignasius Jonan, Menteri Pariwisata Arief Yahya, Menteri PU dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, Menteri PAN dan RB Asman Abnur, dan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo serta Menteri Sekretaris Negara Pratikno.

Kemudian Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi, Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo, Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional Bambang Brodjonegoro, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, dan Kapolri Jenderal (Pol) Tito Karnavian dan Kepala Staf Presiden Moeldoko juga menghadiri acara tersebut.

 

Ant.

Artikel ini ditulis oleh: