Jakarta, Aktual.co — Jakarta, Aktual.co — Pemilihan Komjen Pol Budi Gunawan sebagai kapolri pengganti Jenderal Pol Sutarman yang akan berakhir pada Januari nanti terus menimbul pro-kontra. Lantaran, calon kapolri yang juga merupakan mantan ajudan Megawati Soekarnoputri itu, diduga terlibat kasus rekening gendut dalam institusi korps Bhayangkara tersebut.
Menanggapi hal itu, Kadiv Humas Polri Irjen Ronny F. Sompie mengatakan jika isu kepemilikan rekening gendut merupakan isu lama yang mendera institusi kepolisian. “Enggak ada permasalahan soal rekening gendut, kalau ada pasti sudah diproses lebih dulu dilingkungan internal Polri. KPK dan PPATK juga tidak pernah menyebut Komjen Budi Gunawan bermasalah atas kepemilikan rening gendut, semua sudah clear and clean,” kata dia kepada aktual.co, di Jakarta, Minggu (11/1).
Lebih lanjut, sambung Ronny, terkait dengan Laporan Harta Kekayaan pejabat Negara (LHKPN) para petinggi Polri sudah menjadi kewajiban mereka untuk melaporkan harta kekayaan masing-masing. “Kewajiban dari masing-masing perwira tinggi, apalagi dengan promosi jabatan, ketika menjabat kapolda atau kapolri itu kan wajib Lapor rutin, laporannya ke KPK,” ujar dia.
Menurut Ronny, pada 2010 PPATK merilis informasi bahwa Budi Gunawan merupakan salah satu dari beberapa jenderal yang diduga memiliki rekening gendut. Daftar nama itu diberikan ke Polri untuk selanjutnya ditelusuri oleh institusi seragam coklat itu. Namun, setelah ditelusuri, ungkap Ronny, hasilnya diserahkan kembali ke PPATK. “Saat itu hasilnya tidak bermasalah. Kalau ada hasil yang mencurigakan, pasti sudah ditindaklanjuti saat itu juga,” tandasnya.
Sebelumnya sempat diberitakan aktual.co, Ketua Presideum Indonesia Police Watch (IPW), Neta Pane mengatakan, sikap KPK dan ICW yang meributkan pencalonan Komjen Pol Budi Gunawan sebagai Kapolri adalah sikap murahan dan tidak akan mendapat simpati masyarakat. KPK sebaiknya berkoordinasi dan bekerja sama dengan Polri ketimbang terus menjadikan Polri sebagai musuh abadi dengan isu-isu yang tidak bisa dibuktikan dengan mengkriminalisasi perwira-perwiranya.
“Selalu saja ketika mau ada pemilihan Kapolri, isu rekening gendut ini diungkapkan lagi oleh KPK maupun ICW. Apa maksud? Mereka tidak paham. KPK seharusnya berkoordinasi dengan Polri untuk pemberantasan korupsi dan bukan malah menjadikan Polri seperti musuh abadi KPK, dengan selalu melontarkan isu-isu yang tidak jelas dan menuding pihak-pihak di kepolisian dengan isu tersebut,” ujar Neta kepada wartawan.
Artikel ini ditulis oleh:
Reporter: Novrizal Sikumbang
